Jakarta, BusinessNews Indonesia – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan barang kebutuhan pokok (bapok) tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Pemerintah siap menyambut datangnya bulan puasa dan menjamin ketersediaan pasokan bapok di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak perlu ada kekhawatiran dalam menjalankan ibadah puasa,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam siaran persnya, Jumat (20/4/2018).
Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, Kemendag intensif berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Pada Kamis (19/4/2018), misalnya, Mendag menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Stabilitas Harga dan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran 2018/1439 H di Surabaya, Jawa Timur.
Dalam Rakorda tersebut, hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti, Plt. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Srie Agustina, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah.
Rakorda tersebut diklaim menjadi upaya pengawalan pemerintah dalam memastikan kesiapan instansi terkait dan para pelaku usaha bapok, terutama untuk menghindari terjadinya kenaikan harga, kekurangan pasokan, dan gangguan distribusi.
Pada kunjungannya ini, Mendag juga melakukan konferensi bersama melalui video dengan Kadivre Bulog seluruh Indonesia.
“Dalam pertemuan tersebut dikemukakan bahwa harga beras yang dijual sudah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, stok dilaporkan aman untuk 4-5 bulan ke depan,” tutur Enggar.
Mendag juga menegaskan kembali kepada seluruh pedagang beras untuk menjual beras medium sesuai dengan ketetapan pemerintah dan kesiapan pemerintah untuk mengisi stok beras medium di pasar tradisional jika ada kekurangan. Pemerintah provinsi serta kabupaten/kota diminta untuk melakukan langkah antisipasi dan berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga bapok di wilayah masing-masing.
Enggar mengharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan jumlah distributor terdaftar yang ada di wilayahnya melalui Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD) Bapok. Selain itu, pemerintah setempat diminta menggelar uji laboratorium terhadap beras medium dan premium yang beredar di pasar yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penerapan Harga Eceran Tertinggi Beras dan melaporkan hasilnya kepada Kemendag.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas beras yang dijual di pasar memenuhi kriteria sesuai dengan Permendag Nomor 57/2017, sekaligus mendukung peningkatan kualitas data yang dipantau oleh kontributor Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP),” jelas Enggar.
Selain di Surabaya, Rakorda juga sudah dilaksanakan di Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Maluku, dan Sumatra Barat. Adapun pantauan pasar dan rapat koordinasi (rakor) telah dilakukan di Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Lampung.