Jakarta, TopBusiness – Ketidakpastian global yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta gangguan rantai pasok kini tidak lagi bersifat sementara, melainkan telah menjadi the new normal.
Di tengah lanskap risiko global yang semakin kompleks dan saling terhubung, penguatan tata kelola dan manajemen risiko menjadi fondasi penting dalam menjaga resiliensi perekonomian. Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, prospek ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat.
Dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli 2026, IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% pada tahun 2026, ketika proyeksi pertumbuhan kelompok negara berkembang di kawasan Asia (Emerging and Developing Asia) dipangkas dari 5,1% menjadi 5% untuk tahun 2026. Senada dengan hal tersebut, ADB dalam laporan edisi Juli 2026 juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,2% pada tahun 2026, sementara rata-rata proyeksi pertumbuhan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara diturunkan dari 4,7% menjadi 4,6%.
“Jadi ini satu hal yang perlu kita syukuri, dan juga dengan berbagai tantangan tadi, apa yang di publikasikan oleh lembaga-lembaga internasional tadi, itu kita harus menganggap sebagai satu sinyal positif bahwa fundamental ekonomi Indonesia itu tetap punya ketahanan yang tinggi, dengan lingkungan yang memang sangat dinamis,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Ferry Irawan, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (14/07), sebagaimana dikutip dari ekon.go.id.
Hal tersebut didukung oleh peringkat layak investasi (investment-grade) Indonesia yang terus dipertahankan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional utama. Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings baru saja menegaskan Peringkat Negara (Sovereign Rating) Indonesia pada level BBB/A-2 dengan Prospek Stabil (Stable Outlook). Hal tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi dan kredibilitas kebijakan Indonesia. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga internasional utama telah mengakui kemajuan Indonesia yang terus memperkuat tata kelola. Penilaian mereka menyoroti efektivitas kelembagaan, kepastian kebijakan (policy predictability), aksesibilitas pasar, transparansi, serta infrastruktur pasar keuangan yang efisien sebagai fondasi utama untuk menjaga kepercayaan investor dan pertumbuhan jangka panjang. Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, melainkan sebuah fondasi kepercayaan. Hal ini memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Tata kelola yang siap menghadapi masa depan atau future-ready governance itu tentu mengantisipasi risiko sebelum menjadi krisis, kemudian juga merespons melalui kebijakan terkoordinasi yang kredibel. Karena dengan berbagai tantangan kompleks yang ada tidak mungkin kita bisa mengatasi sendiri, butuh koordinasi, kemudian juga kita perlu memastikan bahwa aturan-aturan yang ada itu bisa diimplementasikan secara konsisten,” ujar Ferry.
Pemerintah bersama otoritas keuangan terus memperkuat integritas dan kepercayaan pasar melalui kebijakan yang terkoordinasi, serta memperdalam pasar keuangan untuk memperluas basis investor dan likuiditas. Reformasi sektor keuangan juga terus dipercepat melalui pengembangan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transactions), ekosistem emas batangan nasional (national bullion ecosystem), digitalisasi layanan keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.
Di sektor riil, Pemerintah terus memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui revisi kebijakan devisa hasil ekspor guna meningkatkan transparansi dan memastikan nilai tambah yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Ke depan, mesin-mesin pertumbuhan baru akan semakin didorong oleh transformasi digital, ekonomi hijau, dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). Selain itu, Indonesia juga terus memperkuat kerja sama ekonomi internasional seperti OECD, BRICS, ASEAN, IPEF, serta berbagai forum global lainnya. Oleh karena itu, tata kelola yang kuat penting untuk membuka peluang investasi dan mengubah transformasi digital serta ekonomi hijau menjadi mesin pertumbuhan baru.
Menutup sambutannya, Deputi Ferry menyampaikan apresiasi Kemenko Perekonomian kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mempertemukan para pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri, dan profesional di bidang tata kelola dalam forum Risk and Governance Summit 2026 yang mengusung tema “Future-Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity”. Forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola sebagai fondasi dari kepercayaan, resiliensi, serta kemakmuran ekonomi jangka panjang.
“Semoga Risk and Governance Summit 2026 ini menjadi momentum kita untuk terus memperkuat sinergi dan tata kola yang siap menghadapi masa depan demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Semoga upaya kolaboratif kita dapat membuka jalan bagi sektor jasa keuangan yang lebih tangguh, transparan, dan berkelanjutan. Kita harapkan dengan sektor jasa keuangan yang lebih tangguh, kita bisa mencapai target 8% sebagaimana yang dikatakan Bapak Presiden,” pungkas Ferry.