Jakarta, BusinessNews Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluhkan biaya logistik di Indonesia yang tergolong masih tinggi, yakni 25% dari hasil penjualan produk manufaktur. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap daya saing industri nasional.
“Biaya logistik yang tinggi mencerminkan kesenjangan infrastruktur, prosedur perizinan, dan pembatasan perdagangan,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roslani di Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Menurut Bank Dunia, persentase biaya logistik mencapai 25% di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand (15%), Malaysia dan Vietnam (13%).
Untuk itu, Kadin mendukung upaya PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah melakukan pengembangan di Pelabuhan Tanjung Priok. Rosan mengapresiasi langkah digitalisasi layanan kepelabuhan yang dilakukan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II karena hal itu akan memberi nilai tambah dan peningkatan daya saing produk ekspor.
Dengan peningkatan efisiensi logistik itu, Kadin membidik peningkatan ekspor hingga 500% menjadi US$500 miliar pada 2030. Efisiensi biaya logistik diperlukan agar produk ekspor Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional.
Dia mengatakan target peningkatan ekspor 500% merupakan bagian dari peta jalan ekspor nasional yang sudah disampaikan kepada pemerintah dua tahun silam. “Diharapkan ada 500 perusahaan yang mengikuti program mendongkrak ekspor 500%,” ujarnya.
Rosan melanjutkan 500 perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan barang ekspor, pengelola pelabuhan, perbankan, asuransi ekspor, perusahaan pelayaran, dan Iain-Iain.
Untuk menggenjot ekspor, Kadin bakal menempuh lima upaya, yakni menambah jumlah eksportir dan diversifikasi produk ekspor. Selanjutnya, pengembangan pasar ekspor, peningkatan harga ekspor, dan pengembangan ekosistem ekspor.