Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat ketahanan Jembatan Krueng (Kr.) Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh, melalui pembangunan proteksi tebing sungai di sekitar jembatan.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko gerusan dan menjaga keandalan infrastruktur jembatan dalam menghadapi perubahan kondisi aliran sungai.
Di sisi lain, Duplikasi Jembatan Kr. Tingkeum telah beroperasi penuh sejak 20 September 2026 dan kembali mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan logistik pada Koridor Lintas Timur Aceh–Sumatera Utara.
Proteksi tebing sungai dibangun sepanjang 273 meter di sisi Banda Aceh dan 463 meter di sisi Medan. Penanganan tersebut menjadi bagian dari pekerjaan permanen Jembatan Kr. Tingkeum untuk menjaga kestabilan tebing sungai dan memberikan perlindungan terhadap area sekitar jembatan dari potensi gerusan akibat aliran sungai.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana dilakukan dengan prinsip Build Back Better, yakni membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar infrastruktur lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
“Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Menteri Dody.
Duplikasi Jembatan Kr. Tingkeum memiliki panjang 149 meter dan lebar 11 meter. Struktur atas jembatan menggunakan Steel I Girder (SIG) sepanjang 30 meter serta Steel Box Girder (SBG) dengan bentang 57,2 meter dan 50 meter. Pembangunan juga mencakup oprit sisi Banda Aceh sepanjang 150 meter dan sisi Medan sepanjang 400 meter.
Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh Zulkarnaini mengatakan, pembangunan Duplikasi Jembatan Kr. Tingkeum beserta proteksi sungai merupakan bagian dari penanganan permanen pascabencana pada ruas jalan nasional di wilayah Bireuen dan Aceh Utara.
“Secara umum, progress penanganan darurat dan permanen berjalan sesuai rencana, termasuk pekerjaan proteksi sungai. Ada penyesuaian pada penanganan sisi Medan karena kendala sosial terkait pemanfaatan lahan. Namun, BPJN Aceh telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan perwakilan masyarakat terdampak untuk memperoleh kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan,” jelas Zulkarnaini.
Dengan telah beroperasinya jembatan dan diperkuatnya perlindungan tebing sungai, penanganan Kr. Tingkeum tidak hanya memulihkan konektivitas pascabencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap potensi ancaman yang berasal dari kondisi sungai.
Upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi jembatan sebagai bagian dari Koridor Lintas Timur Aceh–Sumatera Utara. Infrastruktur ini melayani pergerakan masyarakat sekaligus menjadi jalur penting distribusi barang dan logistik antardaerah.
Kementerian PU terus menyelesaikan pekerjaan pendukung di sekitar jembatan serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan seluruh penanganan dapat diselesaikan secara optimal. Penanganan Jembatan Kr. Tingkeum menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya kembali berfungsi setelah bencana, tetapi juga lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.