Jakarta, TopBusiness – PT Air Minum Jaya (Perseroda) atau PAM Jaya mulai menjajaki langkah untuk melantai di pasar modal melalui penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO). Perusahaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meski belum menyampaikan dokumen resmi pengajuan IPO.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, konsultasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada manajemen PAM Jaya mengenai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan IPO.
“Lagi konsultasi. Belum (pengajuan), baru konsultasi maksudnya filing-nya (dokumennya),” kata Hasan kepada media usai pertemuan, Senin (12/10/2026) malam.
Menurut Hasan, jajaran direksi PAM Jaya telah bertemu dengan OJK untuk membicarakan rencana tersebut. Kelanjutan proses menuju pasar modal akan sangat bergantung pada kesiapan internal perusahaan.
“Kemarin direksinya (PAM Jaya) sudah ketemu sama kita. Tergantung kesiapan mereka, tapi sudah konsultasi ke kita untuk kita berikan pemahaman tentang prosesnya,” ujarnya.
Rencana IPO PAM Jaya berlangsung di tengah upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat kinerja dan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebelumnya menegaskan, pemerintah daerah akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas PAM Jaya maupun Bank Jakarta apabila kedua perusahaan tersebut merealisasikan IPO.
Menurut Pramono, keterlibatan investor publik tidak akan menghilangkan kendali Pemprov DKI Jakarta terhadap kebijakan dan keputusan strategis perusahaan. Ketentuan mengenai posisi mayoritas pemerintah daerah tersebut disiapkan melalui peraturan daerah (Perda).
“Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI harus mayoritas,” kata Pramono.
Di sisi kinerja keuangan, PAM Jaya menunjukkan peningkatan laba dalam dua tahun terakhir. Pramono menyebutkan, laba perusahaan yang pada 2024 tercatat sekitar Rp250 miliar meningkat menjadi Rp1,1 triliun pada 2025.
Pemprov DKI Jakarta pun menargetkan laba PAM Jaya melampaui Rp 1,3 triliun pada 2026. Peningkatan tersebut, menurut Pramono, mencerminkan perbaikan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan daerah.
Perkembangan kinerja keuangan itu menjadi salah satu aspek penting dalam melihat kesiapan PAM Jaya menuju pasar modal. Namun, realisasi IPO masih memerlukan persiapan internal dan pemenuhan ketentuan regulator sebelum perusahaan dapat menyampaikan dokumen pendaftaran secara resmi.
Sementara itu, berdasarkan data BEI per 9 Oktober 2026, terdapat sembilan perusahaan dalam antrean pencatatan saham perdana. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan berasal dari sektor kesehatan, dua dari sektor energi, serta masing-masing satu perusahaan dari sektor bahan baku, keuangan, dan industri.
Berdasarkan skala aset, dua perusahaan dalam pipeline IPO memiliki aset di bawah Rp50 miliar, empat perusahaan memiliki aset Rp50 miliar hingga Rp250 miliar, sedangkan tiga perusahaan memiliki aset di atas Rp250 miliar.
Hingga periode tersebut, BEI telah mencatatkan tujuh perusahaan yang menghimpun dana melalui IPO dengan total nilai Rp2,16 triliun.
Dengan demikian, rencana PAM Jaya untuk masuk ke pasar modal masih berada pada tahap konsultasi. Kesiapan perusahaan, pemenuhan persyaratan regulator, serta komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas akan menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan rencana tersebut.