Jakarta, TopBusiness—PT Credit Bureau Indonesia (CBI), biro kredit swasta di Indonesia, memerkenalkan empat solusi credit intelligence dalam forum CBI Connect 2026 di The St. Regis Jakarta.
Dalam keterangan resmi yang diterima Redaksi Majalah TopBusiness (26/10/2026), Anton K. Adiwibowo, Presiden Direktur CBI, menjelaskan: hal itu untuk membantu lembaga keuangan mengatasi keterbatasan data pendapatan dalam menilai kelayakan kredit.
Dihadiri lebih dari 150 eksekutif senior dan pemangku kepentingan sektor jasa keuangan, forum bertema “Leading the Next Era of Credit Intelligence” ini menyoroti bagaimana pemanfaatan data yang lebih komprehensif dapat mendukung penilaian kemampuan bayar, pengelolaan risiko kredit, dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat serta UMKM di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2026), 59,42% pekerja di Indonesia berada di sektor informal. Kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga keuangan yang mengandalkan dokumentasi pendapatan formal dalam menilai kemampuan bayar calon peminjam.
“Tanpa informasi yang memadai, sebagian individu yang berpotensi layak memeroleh kredit dapat menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan,” kata Anton.
Di sisi lain, Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat bahwa proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk membayar cicilan atau utang mencapai 10,0% pada Agustus 2026.
Angka ini, bersama dengan ketentuan terkait kemampuan pembayaran dalam SEOJK No. 19/2025 bagi industri pinjaman daring, menegaskan pentingnya mempertimbangkan pendapatan dan kewajiban keuangan calon peminjam dalam proses penilaian kredit.
Kondisi tersebut memerkuat kebutuhan akan informasi yang lebih komprehensif untuk membantu lembaga keuangan memahami profil calon peminjam, menilai kemampuan pembayaran, dan mengelola risiko secara lebih tepat.
Bayu Husodo, Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Perbankan, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan bahwa pengembangan credit intelligence dan informasi yang terstandarisasi juga berperan dalam meningkatkan akurasi penilaian kelayakan kredit, mengidentifikasi risiko sejak dini,. Serta memerluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
OJK turut mengapresiasi inisiatif CBI melalui platform SME Bureau untuk membangun profil UMKM yang lebih terstandardisasi dan transparan.
Empat Solusi
Melalui CBI Connect 2026, CBI memperkenalkan empat solusi yang ditujukan untuk membantu lembaga keuangan mengatasi keterbatasan informasi dalam proses penilaian kredit dan pengelolaan portofolio.
Anton K. Adiwibowo menjelaskan bahwa itu adalah: pertama, Income Predictor yang menmanfaatkan data dari berbagai sumber untuk memerkirakan pendapatan bulanan calon peminjam. Solusi ini dirancang untuk membantu lembaga keuangan menilai kemampuan pembayaran, khususnya bagi individu yang tidak memiliki dokumentasi pendapatan konvensional.
Kedua, Enhanced Bureau Alternative Score (EBAS): menggabungkan informasi biro kredit dengan wawasan perilaku dari aplikasi untuk membantu menilai calon peminjam dengan riwayat kredit terbatas (thin-file borrowers). Pendekatan ini dapat mendukung identifikasi calon peminjam potensial dengan tetap memertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.
Ketiga, Skip Tracing. Ini menyediakan informasi kontak dan keterjangkauan calon peminjam atau debitur yang lebih lengkap dan terkini. Solusi ini dirancang untuk membantu lembaga keuangan dan tim penagihan meningkatkan efisiensi dalam menemukan serta menghubungi debitur.
Keempat, Agent Polar. Ini merupakan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang membantu lembaga keuangan menganalisis dan membandingkan kinerja portofolio kredit dengan tren industri. Melalui laporan analisis dan notifikasi proaktif, Agent Polar mendukung identifikasi potensi risiko dan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi.
Melalui keempat solusi ini, CBI bertujuan mendukung lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses kredit secara lebih inklusif dan bertanggung jawab. CBI menargetkan agar 137 juta calon debitur memiliki peluang lebih besar untuk mengakses kredit, khususnya mereka yang selama ini menghadapi kendala akibat keterbatasan riwayat kredit atau dokumen penghasilan formal.
“Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendukung lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan dalam meningkatkan kualitas penilaian kredit dan pengelolaan risiko melalui pemanfaatan data dan teknologi.”