Jakarta, TopBusiness – Pemerintah mendorong penguatan ekosistem sektor ritel melalui percepatan digitalisasi perdagangan, modernisasi rantai pasok, serta peningkatan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut diperlukan untuk memperluas pasar produk dalam negeri sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sektor ritel memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang, menghubungkan produsen dengan konsumen, serta memperluas akses pasar bagi produk lokal.
Karena itu, pelaku usaha ritel perlu terus beradaptasi terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat dan perkembangan teknologi perdagangan.
“Untuk mengejar target pertumbuhan 5,4–5,6% di 2026 dan 6% di 2027, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak diperlukan. Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai,” ujar Airlangga dalam keynote speech secara daring pada National Summit Hari Ritel Nasional dan Bulan Mutu Nasional 2026, Rabu (11/11/2026).
Menurut Airlangga, prospek sektor ritel domestik masih ditopang oleh kondisi konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi yang relatif positif. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2026 yang berada pada level optimistis 119,9.
Selain itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 221,3. Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 mencapai 54,0, tertinggi sejak Maret 2024.
Airlangga menambahkan, pemanfaatan teknologi pembayaran digital juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi di sektor perdagangan. Salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Pada Semester I-2026, transaksi QRIS meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi. Penggunaannya telah menjangkau lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant, dengan mayoritas merupakan pelaku UMKM.
Di sisi lain, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap terpelihara. Pada Triwulan IV-2026, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan kepada 13,3 juta pekerja. Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah menyiapkan insentif dan diskon tarif transportasi dengan anggaran Rp883 miliar yang menyasar 6,6 juta penumpang.
Sementara itu, pada 2027, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) akan diperluas ke seluruh sektor bagi pekerja dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp10 juta per bulan.
Penguatan sektor ritel juga dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Penyaluran Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), secara kumulatif sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
Pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan kemampuan pemasaran UMKM sehingga semakin banyak produk lokal yang dapat dipasarkan melalui jaringan ritel modern.
Airlangga pun meminta pelaku usaha ritel, termasuk anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dan memperluas kemitraan dengan UMKM.
“Saya mengajak seluruh anggota APRINDO dan para pelaku usaha ritel untuk terus memprioritaskan penyerapan produk lokal bermutu tinggi, memperluas kemitraan strategis dengan UMKM, dan mendorong modernisasi rantai pasok berbasis digitalisasi yang efisien,” pungkasnya.