Jakarta, TopBusiness – PT AKR Corporindo Tbk (IDX: AKRA) memperluas jaringan bisnis distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui akuisisi perusahaan pengelola SPBU Vivo di Indonesia, PT Vivo Energy Indonesia (VEI). Akuisisi dilakukan melalui anak usahanya, PT Aneka Petroindo Raya (APR), dengan nilai transaksi mencapai US$15,5 juta atau setara Rp282,6 miliar.
Kesepakatan akuisisi tersebut ditandai dengan penandatanganan Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) pada Rabu (18/11/2026). Dalam transaksi ini, APR bekerja sama dengan PT Petro Palma Persada (PPP) sebagai pihak pembeli.
Presiden Direktur AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo menjelaskan, transaksi mencakup seluruh saham VEI yang dimiliki Vitol Energy Pte Ltd dan Nusantara Energy Resources Pte Ltd. Selain itu, akuisisi juga meliputi seluruh saham PT Nusantara Karya Oranye (NKO) yang dimiliki Vitol Energy dan Vitol Apac Commodities Pte Ltd.
Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah transaksi diselesaikan, APR akan menguasai 90% saham VEI dan NKO. Sementara itu, PPP akan memiliki masing-masing 10% saham kedua perusahaan tersebut.
APR merupakan anak usaha AKR yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh perseroan. Adapun PPP merupakan perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan APR maupun AKR.
Haryanto mengatakan, akuisisi tersebut bertujuan mendukung pengembangan bisnis distribusi BBM Grup AKR sekaligus menjaga kesinambungan layanan bagi pelanggan SPBU ritel.
“Setelah penyelesaian transaksi, seluruh SPBU VIVO yang dikelola oleh VEI akan diintegrasikan ke dalam jaringan SPBU BP-AKR,” kata Haryanto dalam keterbukaan informasi, yang dikutip Jumat (20/11/2026).
Dengan integrasi tersebut, jaringan SPBU Vivo nantinya akan menjadi bagian dari jaringan ritel BBM BP-AKR yang dikembangkan Grup AKR.
Meski demikian, penyelesaian transaksi akuisisi masih bergantung pada pemenuhan sejumlah persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam CSPA.
AKR menjelaskan, nilai transaksi tersebut setara dengan 1,79% dari total ekuitas konsolidasian perseroan. Dengan demikian, transaksi ini tidak dikategorikan sebagai transaksi material maupun transaksi afiliasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
