Jakarta, businessnews.id — OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengharapkan, BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang telah memiliki unit usaha syariah (UUS) segera memersiapkan spin-off. Sebab pada tahun 2023 seluruh UUS itu diwajibkan sudah spin-off.
Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, Mulya siregar, mengatakan di Jakarta hari ini bahwa BPD perlu suntikan modal untuk spin off tersebut. Sebab, saat ini banyak BPD yang modal intinya kecil: sebesar Rp 200 miliar hingga Rp 500 milar. Sementara, kalau spin off itu terjadi, modal milik bank induk harus lima kali dari bank syariah baru itu.
Maka, BPD tersebut perlu penambahan modanyal dari pemiliknya.
Selain itu, diperlukan rencana kerja menuju 2023 bagi BPD yang tetap ingin memertahankan bisnis syariahnya. “Jangan nanti pada tahun 2022 baru bicara spin off, pasti gagal.”
Menyadari permodalan minim itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa UUS tersebut melakukan merger. Sebagai gambaran, merger bisa memunculkan BPD syariah wilayah barat, tengah, dan timur. “Itu memungkinkan merger antar-UUS BPD,” terangnya.
Kini, terdapat 23 UUS BPD. Dari itu, mungkin hanya empat BPD yang mampu melakukan spin off. Sedangkan selebihnya tidak diyakini bisa.
“Yang bisa melakukan spin off itu misalnya Bank Jatim. Selebihnya lebih baik merger,” dia berkata. (ZIZ)
EDITOR: DHI