Jakarta, TopBusiness – Bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah yang terjadi akhir pekan lalu membuat pihak Kementerian Keuangan memikirkan mekanisme pembiayaan baru untuk mengatasi bencana itu.
Nantinya, instrumen pembiayaan itu bakal bisa mempercepat pencairan dana di daerah yang terkena bencana tersebut. Sehingga, proses pencairan dana itu pun bakal lebih cepat tanpa perlu melalui Kemenkeu.
Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati bakal mencari solusi dan membawanya ke ajang pertemuan Bank Dunia-International Monetary Fund (IMF) di Bali pada 8-14 Oktober 2018 ini. Dan dirinya pun bakal mengajak negara-negara lain untuk membahas hal tersebut.
“Nanti dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB kami akan kumpulkan para ahlinya. Kami akan lakukan konsultasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan instrumen pembiayaan baru ini,” jelas dia di Jakarta, Senin (1/10/2018).
Langkah ini dilakukan pemerintah, kata Menkeu, agar instrumen baru antardaerah itu bisa masuk dalam APBN. Nantinya akan ada mekanisme bantuan pada suatu daerah yang terkena bencana itu bisa langsung dilakukan secara cepat.
“Karena ini yang kami pikirkan bagaimana dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah untuk mengembangkan instrumen pembiayaan bagi daerah. Bahkan semacam asuransi yang bisa kami sebar,” lanjut Menkeu.
Terkait bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala itu, Menkeu menyampaikan telah mencairkan anggaran bencana sebanyak Rp560 miliar dan memberikan dana siap pakai (on call) untuk BNPB dalam melakukan tugasnya itu.
Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir. (Tomy)