Jakarta, TopBusiness – Pemerintah dirasa perlu untuk terus mengembangkan proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan (green infrastructure) yang bisa memberikan imbal hasil yang bersaing serta risiko minimal.
Untuk itu, pemerintah pun bakal mangajak banyak investor swasta. Karena skema itu dirasa menarik dan bisa memikat para investor swasta.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) dalam sambutan di seminar Japan Bank of International Cooperation (JBIC) ‘How to Mobilize Private Investment for Green Infrastructure Promoting Intraregional Connectivity’ dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018.
Green infrastructure ini, kata Menkeu, membutuhkan investasi di depan, dan baru memberikan hasil dalam jangka panjang. Kemudian juga kerap berisiko terkait ketidakpastian regulasi, ekonomi dan perkembangan teknologi.
Namun sayangnya, sebut dia, pasar potensial untuk proyek green investments masih sangat kecil dan kurang beragam. Makanya memang perlu intervensi dari pemerintah.
Green infrastructure adalah proyek infrastruktur yang pada tahap perencanaan dan pembangunannya memperhatikan aspek konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan.
“Pemerintah harus melakukan intervensi agar green financing dan green infrastructure dapat terus berkembang. Kita perlu mengoreksi pasar bebas yang cenderung tak memperhitungkan dampak proyek yang tak ramah lingkungan,” jelas Menkeu dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (11/10/2018).
Menkeu menambahkan, sejauh ini pemerintah telah berkomitmen untuk anggaran pembangunan infrastruktur senilai US$ 400 miliar pada kurun 2015-2019. Khusus untuk anggaran 2019, pemerintah telah alokasikan sebesar US$ 26,67 miliar untuk infrastruktur, lebih besar dari alokasi anggaran 2018.
Kondisi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, serta menurunkan kesenjangan antar daerah.
“Saya percaya, tidak ada satu model green financing yang berhasil untuk semua negara. Kebijakan dan pilihan investasi harus sesuai dengan masing-masing kondisi negara, dalam suatu strategi yang komprehensif,” ujar dia.
Makanya, Menkeu menyambut baik pembiayaan inovatif yang akan membuka kesempatan bagi green infrastructure, yang tentunya akan membawa banyak manfaat ke depannya.
Terkait JBIC, Menkeu menyebut lembaga keuangan dari Jepang itu telah menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dan selama ini melakukan bantuan teknis dalam bidang pembiayaan infrastruktur. Mereka berkontribusi dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia untuk mendukung konstruksi pembangkit energi, rel kereta dan jalan tol.
Pada 2016, JBIC telah mengucurkan pinjaman langsung ke beberapa BUMN sejumlah US$ 310 juta tanpa jaminan pemerintah. Pada 2017, JBIC juga telah berkomitmen memberikan US$ 3,7 miliar ke Indonesia.
“Angka ini menunjukkan komitmen tinggi JBIC dalam bekerjasama dengan pemerintah, BUMN dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Penulis: Tomy Asyari