Memasuki labirin tahun politik, perekonomian Indonesia dinilai punya sejumlah hal yang bisa menghambat Pemilu 2019. Di sisi lain, indikator makro dinilai aman, termasuk oleh lembaga pemeringkat utang.
Gegap-gempita tahun politik 2019 kian terasa saja di Indonesia, bukan? Lihatlah, dari waktu ke waktu, pro-kontra antar-elite politik terus terjadi di media massa ataupun di kanal lain seperti media sosial.
Topik perang pernyataan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sering kali, terkait tingkat keberhasilan pemerintahan Indonesia periode 2014-2019. Sudah tentu, ada kubu yang menonjolkan pencapaian keberhasilan pemerintahan tersebut. Di sisi lain, sudah tentu ada kubu yang bersikap berlawanan dari hal itu.
Sejatinya, seperti apa problem strategis Indonesia menjelang berlangsungnya Pemilu 2019? Menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita melongok sebuah survei yang digelar Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan dipublikasikan di Jakarta belum lama ini.
Tim peneliti dari lembaga tersebut, melalui survei di 11 propinsi dengan para ahli sebagai responden, mencoba memetakan isu dan problem strategis di kurun waktu tersebut. Isu dan problem itu terdiri dari sejumlah bidang. Yakni, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam (pertahanan keamanan).
Di bidang ekonomi, bagaimana hasil survei tersebut? Marilah kini kita simak bersama. Peneliti dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Esti Ekawati, menjelaskan bahwa 65% ahli yang menjadi responden, menyatakan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, kini sudah baik. Adapun kebutuhan dasar itu adalah sebagai berikut: pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Selanjutnya, para ahli menilai bahwa kinerja pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur, terbilang positif. “Ini terutama di pembangunan bandar udara dan pelabuhan. Di sini, 90% ahli memberi nilai baik ataupun sangat baik,” kata Esti.
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur air bersih, sebanyak 51% ahli masih memberikan penilaian buruk. Untuk bidang industri,yang dinilai masih belum bagus, adalah penyerapan-kapasitas tenaga kerja; kegiatan ekonomi lain termasuk ekspor, impor, dan utang luar negeri.
Para ahli pun menyatakan bahwa, menjelang Pemilu 2019, ada beberapa kondisi ekonomi yang berpotensi menghambat. Apa sajakah? Esti menjelaskan bahwa itu adalah kondisi ekonomi yang memburuk; inflasi; masyarakat yang apatis; daya beli masyarakat yang rendah; politik uang; isu TKA (tenaga kerja asing); dan lain-lain.
Lebih lanjut, ada dijelaskan sejumlah problem ekonomi yang bisa menghambat konsolidasi demokrasi.Yaitu ketimpangan-ketidakadilan ekonomi; krisis ekonomi; monopoli; inflasi; intervensi kepentingan bisnis terhadap politik; dan lain-lain.
Indikator Makro
Ketika para ahli yang menjadi responden menilai adanya sejumlah problem strategis ekonomi jelang Pemilu 2019, bagaimana sejatinya kondisi indikator makro ekonomi? Ada beberapa hal yang bisa kita simak.
Antara lain, berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Agustus 2018 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,5% dengan plus-minus 1%. IHK di Agustus 2018 malah menggaet deflasi 0,05% (perbandingan bulanan/month to month). Adapun di bulan sebelumnya ada inflasi 0,28% secara bulanan.
Deflasi yang terjadi di tengah masuknya periode Idul Adha itu berbeda ketika dibandingkan rata-rata historis periode Idul Adha empat tahun terakhir yang mencatat inflasi bulanan 0,19%. Deflasi IHK pada bulan Agustus 2018 itu terutama bersumber dari kelompok volatile food dan administriced prices, disertai melambatnya inflasi inti.”Dengan perkembangan tersebut, inflasi secara kumulatif sampai Agustus 2018 tercatat 2,13% years to date. Dan secara tahunan di 3,20% atau masih di kisaran sasaran inflasi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman.
Di sisi lain, ada catatan tentang defisit neraca perdagangan, nilai tukar Rupiah ke USD yang merosot, dan lain-lain. Walau begitu, lembaga pemeringkat Fitch Ratings belum lama atau di awal September 2018, ini memberikan peringkat layak investasi (investment grade) ke Indonesia.
Fitch memberikan afirmasi atas sovereign credit rating Indonesia, di level BBB/outlook stabil. Ada beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan itu. Yakni: beban utang pemerintah yang relatif rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik di tengah tantangan eksternal. Muasal tantangan eksternal itu adalah tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, indikator struktural lain yang masih di bawah negara peers, dan lain-lain.
Fitch menilai bahwa langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga, dan intervensi di pasar valuta asing (valas), menandakan komitmen kuat menjaga stabilitas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan beban utangnya dinilai lebih baik ketimbang negara peers.
Pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) Indonesia diprediksi naik ke 5,2% di 2019. Lantas, di tahun 2030, pertumbuhan PDB diprediksi menjadi 5,3%. Ini didukung belanja infrastruktur publik yang berkelanjutan. Adapun tingkat utang pemerintah Indonesia dinilai Fitch lebih baik daripada median utang negara peers.
Sudah tentu, kita berharap bahwa tahun politik 2019 bisa dilalui dengan aman-aman saja dan situasi ekonomi aman-terkendali, bukan?
*Tulisan Ini Sebelumnya Dimuat di Majalah TopBusiness Edisi Oktober 2018
Penulis: Adhito