Jakarta, TopBusiness—Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia tidak selalu berpengaruh kepada iklim bisnis properti. Pada tahun 2009 dan 2014, tidak ada pengaruh Pemilu ke bisnis tersebut.
“Dan di Pemilu 2019 ini, mestinya pun seperti itu,” kata konsultan properti dari Savills Indonesia, Anton Sitorus, dalam paparan survei terbaru kepada sejumlah wartawan, di Jakarta (27/2/2019).
Bahkan, pada Pemilu 2014, ada sektor tertentu properti yang justru booming. “Sektor kondominium, itu justru kan booming di tahun 2014. Dan di sektor properti perkantoran, harga sewa ruang kantor justru sedang bagus di tahun 2014,” dia menambahkan.
Hanya saja, menjelang Pemilu 2019, memang ada kelompok konsumen yang menunda aktivitas membeli properti. Tepatnya, kelompok ini menunda aktivitas membeli dan menunggu Pemilu 2019 selesai.
Sebenarnya, setelah Pemilu 2019 selesai, ada satu hal yang perlu dicermati. Yakni, mengatur harga properti yang naik terlalu cepat. Dalam hal ini, harganya propertinya seringnya naiknya terlalu cepat, tidak diimbangi oleh cepatnya kenaikan tingkat pendapatan.
“Harga yang naik terlalu cepat ini sering ditimbulkan oleh ekspektasi tinggi para pengembang terhadap pasar,” kata dia.
Khusus untuk perumahan rakyat, Anton mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia bisa berbuat lebih intensif. Ini antara lain dengan mengadopsi yang dilakukan sejumlah pemerintahan negara lain dalam hal harga kavling untuk public housing.
(Adhito)
