Jakarta, TopBusiness – Kementerian BUMN mengklarifikasi soal utang BUMN sebesar Rp 5.271 triliun yang disampaikan pihak BUMN di DPR pada Senin (3/12).
Utang sebesar Rp 5.271 triliun tersebut merupakan gabungan antara simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sebesar Rp 2.488 triliun dan cadangan premi yang sebesar Rp 335.
Sebab itu, utang perusahaan pelat merah tersebut hingga akhir September 2018 sebenarnya secara nett hanya sebesar Rp 2.488 triliun.
“DPK tersebut kebanyakan merupakan tabungan masyarakat, bukan semuanya ditanggung BUMN. Jadi total utang di luar DPK dan cadangan premi itu sebenernya Rp 2.488 triliun dari 143 BUMN. Itu nett Rp 2.488 triliun,” ujar Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro di Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Dari utang tersebut, di sektor keuangan hanya sebesar Rp 528 triliun, angka ini di luar DPK dan cadangan premi. Sementara sektor non keuangan mencapai Rp 1.960 triliun.
“Dari sektor keuangan itu Rp 3.311 triliun liabilitasnya, tapi kan porsi simpanan DPK, termasuk uang yang ada di rekening nasabah, itu konsepnya simpanan. Jadi ini not really utang. Kalau DPK Rp 2.448 triliun, ditambah lagi dengan ada cadangan premi dan seluruh asuransi Rp 335 trilun, itu Rp 528 triliun,” jelasnya.
Menurut Aloysius, riil utang pada BUMN tersebut justru ada di sektor nonkeuangan, yakni sebesar Rp 1.960 triliun. Secara rinci, migas mencapai Rp 522 triliun, listrik Rp 543 triliun, properti dan konstruksi Rp 317 triliun, telekomunikasi Rp 99 triliun, transportasi Rp 75 triliun, dan lain-lain Rp 403 triliun.
“Jadi kalau kami hitung, yang riil utang itu justru ada di subsektor nonkeuangan yang sebesar Rp 1.960 triliun,” kata dia.
Meski demikian, Debt to Equity Rasio (DER) atau rasio utang terhadap ekuitas, Retur non Asset (ROA) dan Return on Equity Rasio BUMN lebih baik dibandingkan DER industri serupa yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).