Jakarta, TopBusiness – Kegiatan TOP IT & TELCO Award ini, tak sekedar ajang penilaian dan penghargaan semata. M. Lutfi Handayani, MM., MBA, selaku Ketua Penyelenggara, sekaligus Pemimpin Redaksi majalah It Works, menegaskan bahwa banyak manfaat yang diperoleh peserta dalam kegiatan ini.
Diantaranya “Sesi Nilai Tambah”. Sesi ini berupa pendapat, saran, dan masukan dari Dewan Juri kepada Peserta untuk pengembangan solusi IT & TELCO nya kedepan. Sesi Nilai Tambah diberikan kepada peserta, pada saat mengikuti Wawancara Penjurian. Selain itu, peserta dapat belajar dari peserta lainnya, karena dapat mengikuti presentasi peserta lainnya yang bukan kompetitor bisnisnya. Banyak peserta yang sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, karena seolah mendapat konsultasi IT “gratis”.
Lutfi menjelaskan, bahwa kegiatan TOP IT & TELCO ini diikuti oleh 200 perusahaan dan instansi terbaik yang direkomendasikan oleh para pakar IT TELCO, lalu terpilih 150 perusahaan finalis. Ada 3 metode penilaian yang dilakukan. Pertama adalah (1) Kuesioner dan Wawancara Penjurian untuk menilai keberhasilan implementasi dan pemanfaatan solusi TI TELCOnya. Kedua, Kuesioner dan riset tentang Rekomendasi User IT TELCO untuk penilaian kategori Business Solution, dan ketiga adalah Market Research di enam kota besar yaitu Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Medan, Makasar, dan Balikpapan, mendapatkan index penilaian customer/ masyarakat terhadap produk-produk IT TELCO.
Temuan Penting
Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin MSc. MEng., Ketua Dewan Juri TOP IT & TELCO 2018 menyampaikan beberapa temuan penting selama proses penilaian berlangsung. Selama proses presentasi dan wawancara penjurian berlangsung, Dewan Juri menemukan beberapa temuan penting terkait implementasi TI di perusahaan dan instansi pemerintahan.
1. Selain fokus pada pengembangan aplikasi dan solusi TI TELCO, sebaiknya manajemen Perusahaan dan Instansi Pemerintahan, juga harus membangun IT Culture, agar pemanfaatan Solusi IT TELCO-nya menjadi maksimal. Perhatian terhadap pengembangan IT Culture, dinilai masih belum maksimal. Semahal dan sehebat apapun fitur aplikasi/ solusi bisnis yang dikembangkan, akan menjadi tidak maksimal dalam pemanfaatannya jika IT Culture tidak dibangun dengan lebih serius.
2. IT Security, masih belum menjadi prioritas sebagian peserta. Serangan terhadap keamanan sistem IT harus diwaspadai. Aktivitas operasional kita jangan sampai terganggu atau bahkan berhenti, hanya karena sistema keamanan IT kita masih lemah.
Oleh karena itu, Dewan juri merekomendasikan penggunaan BlockChain dalam pengembangan solusi digital kedepan. Blockchain dirancang agar aman (secure by design) dan merupakan contoh sistem komputasi terdistribusi dengan Byzantine Fault Tolerance (BFT) yang tinggi sebagai smart contacts.
Konsensus terdesentralisasi dapat dicapai dengan blockchain yang membuat teknologi ini cocok untuk merekam peristiwa, catatan medis, catatan transaksi keuangan digital, dan aktivitas pengelolaan record lainnya. Seperti manajemen identitas, pemrosesan transaksi keuangan, dokumentasi barang bukti, pelacakan (tracking system), hingga aplikasi system kepemerintahan seperti pemungutan suara (voting) yang membutuhkan sistem keamanan tinggi.
Teknologi blockchain difungsikan sebagai buku besar publik secara digital untuk semua transaksi yang terjadi dalam jaringan. Blockchain dikelola oleh sebuah jaringan secara kolektif dengan mengikuti protokol tertentu untuk komunikasi antar node dan mengkonfirmasi blok-blok dari pengguna.
3. Pentingnya singkronisasi dan integrasi aplikasi yang didevelop oleh Pemerintahan Pusat, yang digunakan/ diinput oleh instansi daerah. Ada sekitar 45 aplikasi dari beberapa Kementerian dan Lembaga di pusat, yang harus digunakan dan diinput datanya oleh instansi di daerah. Begitu data sudah ditarik ke pusat, maka ketika Pemda memerlukan data yang sama, mereka harus melakukan input data ulang. Selain menjadi tidak efisien karena harus melakukan input data dua kali, data yang dihasilkan pun seringkali berbeda. Jadi tidak heran, jika data masing-masing instansi di negeri ini, seringkali berbeda. Oleh karena itu perlu ada Goverment Platform untuk aplikasi-aplikasi layanan publik.
Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius agar Government platform ini dapat berjalan lebih efektif, diantaranya adalah:
1. Penguatan payung hukum ditingkat pelaksanaan
2. Kepastian ketersediaan sumber daya berupa anggaran, tim, dan infrastruktur.
3. Strategy to public (atau mengkomunikasikan dan mengedukasi publik sebagai pengguna aplikasi)
4. Penanggung jawab aplikasi harus disesuaikan dengan Tupoksi OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Seperti yang dijelaskan dalam Perpres SPBE, bahwa Aplikasi ada yang bersifat ‘generik” yang disiapkan oleh pusat untuk daerah, dan ada aplikasi yang disiapkan daerah itu sendiri. Hal harusnya dapat diintegrasikan.
5. Infrastruktur utk GSI – Government Secured IntraNet. Ini harus disiapkan dan dioperasikan oleh satu OPD aja, tapi dapat dipakai oleh semua OPD.