Jakarta, businessnews.id —- Direktur UtamaPLN, Nur Pamudji, menilai selama ini pihaknya tidak melakukan hedging atau lindung nilai atas pinjaman dalam bentuk valuta asing. Sebab, selama ini bank BUMN (badan usaha milik negara) hanya menyediakan produk hedging jangka pendek. Untuk itu, dia berkata di Jakarta (13/6/2014) bank tersebut sebaiknya mengeluarkan produk hedging jangka panjang.
“Kalau bank BUMN membuat fasilitas hedging jangka panjang, pasti kami beli. Kalau PLN kan hanya mengikuti. Kalau ada produknya kami bisa beli kan,” kata dia.
Menurut dia, produk hedging yang ada di bank BUMN hanya untuk memenuhi kebutuhan valuta asing jangka pendek. Sehingga produk itu hanya bisa mengamankan fluktuasi USD untuk tiga bulan ke depan, namun untuk pinjaman jangka panjang atau selama masa utang, tidak memungkinkan.
Tahun ini saja, tambah dia, PLN wajib membayar bunga pinjaman Rp 30 triliun dan pokok pinjaman Rp 20 triliun. Pihaknya telah diamankan dengan DSCR (debt service coverage ratio) kemampuan membayar utang. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menjamin bahwa PLN memunyai kemampuan membayar utang yang didukung dengan perjanjian antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Indonesia.
Namun, pola di atas memang tidak ideal. Untuk itu PLN bergerak ke pola yang telah dipraktekkan di Malaysia dengan performance base regulation. “Jadi, bukan cost plus margin,” dia berkata. (Abdul Aziz)
Editor: Achmad Adhito