Jakarta, TopBusiness – Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah yang berlokasi di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, terpilih menjadi salah satu BUMD yang diundang untuk mengikuti sesi penjurian oleh Dewan Juri TOP BUMD 2019 yang diselenggarakan oleh Madani Group.
“Kami memiliki visi terwujudnya BPRS Rajasa Lampung Tengah yang profesional dan sehat, sebagai mitra perekonomian umat menuju masyarakat madani” kata Herwanto, Direktur BPRS Rajasa Lampung Tengah, saat penjurian TOP BUMD 2019 di Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Capaian Kinerja Tahun 2018
Pada Tahun 2018, ada sejumlah capaian kinerja dari BPRS Rajasa yaitu:
“Pemenuhan modal inti. Pada akhir 2018 modal inti kami berjumlah Rp 7.847.758,-. Ini karena adanya penambahan modal inti oleh Pemda Lampung Tengah sebesar Rp 1,5 miliar pada bulan Mei 2018 sehingga kami dapat memenuhi ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) BPRS sebesar Rp 6 miliar menurut peraturan OJK,” jelas Herwanto kepada Dewan Juri Top BUMD.
“Kami juga telah menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Caranya dengan melakukan mapping nasabah dan membuat target penyelesaian,” tambahnya
“Dalam hal funding, kami juga berhasil meyakinkan Pemda Lampung Tengah untuk mengelola dana dari Pemda Lampung Tengah.”
“Untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung, kami telah berkontribusi dengan kenaikan setoran PAD yaitu tahun 2017 sebesar Rp 736.414.627,- menjadi Rp 1.022.606.956,- untuk tahun 2018.
Peningkatan Layanan
Di tahun 2018, juga telah dibeli sebuah ruko untuk menjadi kantor pusat BPRS Rajasa.
Untuk pelayanan, BPRS Rajasa telah membuka counter layanan setoran tabungan di gedung Pemda Lampung Tengah.
“Di tahun 2019, kami akan meningkatkan layanan dengan menyediakan mobil kas keliling dan membuka kantor kas di Kecamatan Rumbia,” ujar Herwnto.
Manajemen SDI dan TI
Untuk manajemen Sumber Daya Insani, BPRS Rajasa telah menerapkan kebijakan reward and punishment.
“Kami memberikan jasa pengabdian untuk karyawan dengan masa kerja di atas 10 tahun. Dan memberikan imbalan pasca kerja,” ujar Herwanto
Up grade core banking system juga telah selesai dilakukan sehingga seluruh transaksi BPRS Rajasa dapat dilakukan secara online menggunakan teknologi informasi. Termasuk menyediakan back up system.
“Penerapan TI masih terbatas untuk transaksi antar kantor saja. Dan untuk aplikasi akuntansi sudah digunakan tapi masih terbatas,” tambahnya.
Pembiayaan UMKM
Untuk mempermudah pembiayaan UMKM, BPRS Rajasa menerapkan kebijakan akta jual-beli dapat dijadikan agunan, proses realisasi pembiayaan UMKM maksimal 7 hari kerja, dan pola pembiayaan nasabah mengikuti jenis usaha nasabah.
“Secara umum hingga pada tahun 2018, BPRS Rajasa Lampung Tengah telah berhasil mencapai target Rencana Bisnis Bank. Ke depannya, bersama Pemda Kabupaten Lampung Tengah kami sedang membuat persiapan untuk ikut mengelola Dana Desa. Saat ini, kami sedang mempersiapkan struktor organisasinya,” tutup Herwanto.
Penulis: Teguh Imam Suyudi.