Jakarta, TopBusiness – Manajemen PT Garuda Indonesia Tbk disarankan untuk menerbitkan saham baru sebagai satu-satunya opsi yang paling memungkinkan guna menyelamatkan perseroan dari masalah utang yang menggunung.
Saat ini, Garuda memiliki utang US$ 3,461 miliar atau Rp 49 triliun, sedangkan ekuitas atau modal perseroan hanya US$ 910 juta alias Rp 13 triliun. Persoalan utang ini yang membuat direksi Garuda saat ini pusing.
Konsultan senior sekaligus Direktur SNF Consulting Iman Supriyono menjelaskan, sebenarnya ada dua sumber pendanaan untuk membayar utang BUMN penerbangan ini. Pertama adalah menggunakan laba perusahaan atau tepatnya uang kas hasil operasional perusahaan. Sumber kedua adalah dengan meningkatkan modal disetor dengan menerbitkan saham baru.
“Untuk kondisi Garuda saat ini, cara pertama bisa dikatakan mustahil. Satu-satunya kemungkinan dalah cara kedua,” ujar Imam dalam publikasinya yang dikutip, Selasa (2/7/2019).
Menurut dia, nilai seluruh saham Garuda saat ini adalah Rp 9,69 triliun. Artinya, nilai pasar Garuda sebagai perusahaan justru dibawah nilai buku atau ekuitasnya yang mencapai Rp 13 triliun. Jika seluruh aset Garuda dijual sesuai nilai buku dan seluruh utang juga dilunasi sesuai nilai buku, pemegang saham masih akan punya hak senilai Rp 13 juta.
Tetapi, kata Imam, jika para pemegang saham itu menjual seluruh sahamnya sesuai nilai pasar sekarang, nilai totalnya hanya Rp 10 triliun. Artinya, intangible asset Garuda berupa merek, sistem manajemen, kepercayaan sebagai maskapai milik pemerintah dan lain lain sama sekali tidak ada nilainya. Justru itu menggerus aset hingga lebih dari Rp 3 triliun.
“Kondisi ini seperti uang logam yang harganya jika dijual sebagai logam lebih tinggi daripada nilai nominal mata uang itu. Mengumpulkan uang dan menjualnya kiloan lebih bernilai dari pada menggunakannya sebagai alat tukar,” tutur Imam.
Menurut Imam, kondisi nilai pasar yang lebih rendah dari pada nilai buku itu menjadikan langkah penerbitan saham baru menjadi terkunci secara bisnis. Saham Garuda saat ini berjumlah 25,9 miliar lembar. Pemerintah memiliki 60,5% saham alias 15,7 miliar lembar plus satu lembar saham dwi warna dengan hak istimewa. Jika Garuda menerbitkan 25,9 miliar lembar saham baru dan dilepas pada harga pasar saat ini (Rp 386 per lembar) maka Garuda “hanya”akan menghasilkan Rp 10 triliun.
“Ini belum bisa menutup separuh utang. Inilah yang menghambat langkah penurunan utang Garuda secara bisnis. Melepas 50% saham baru pun tidak berdampak besar,” tutur dia.
Padahal, kata dia, dengan penerbitan saham baru sejumlah itu persentase kepemilikan saham pemerintah akan terdilusi menjadi 30%. Pemegang saham yang ada semuanya juga akan terdilusi separuhnya. Orang awam akan teriak, “Pemerintah menjual aset negara” walaupun aset negara berupa saham tetap 15,7 miliar lembar tidak berkurang sedikitpun. Artinya, penerbitan saham baru ini hampir bisa dipastikan akan mengalami kendala politis
Imam menjelaskan, dengan menerbitkan saham baru, walaupun tidak langsung menurunkan utang secara drastis, tetapi akan jauh membuat suasana kerja manajemen lebih nyaman. Tidak terlalu terkejar-kejar utang jatuh tempo. Ini mestinya bisa menjadi modal untuk kinerja 2019 menjadi lebih baik.
“Tahun depan (2020) bisa melakukan penerbitan saham baru lagi untuk perbaikan lebih lanjut sampai utangnya kecil dan Garuda sehat. Jika tidak, bukan mustahil kebangkrutan yang pernah Merpati juga akan terjadi pada Garuda. Ingat, kebangkrutan saat ini bisa terjadi dengan mudah hanya dengan tuntutan dua kreditor yang haknya tidak dipenuhi,” kata Imam.
Akan tetapi, menurut dia, perhitungan bisnis penerbitan saham baru kemungkinan besar tidak akan bisa diterima secara politis. Dengan demikian, direksi tidak akan berdaya. Apalagi Ari Ashkara yang kini menjabat dirut Garuda adalah orang baru di industri maskapai penerbangan.
“Dia tentu tidak bisa seperti Goh Choon Pong si CEO Singapore Airlines. Goh sudah malang melintang di Singapore Airlines lebih dari 20 tahun dengan posisi di berbagai negara sebelum akhirnya menjadi CEO maskapai yang 54,5% sahamnya dipegang Temasek Holding itu,” paparnya. (nrd)