Jakarta, TopBusiness – Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya, memberikan apresiasi berlanjutnya penurunan kemiskinan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 1,55%.
Namun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II, capaian pemerintah saat ini masih dianggap kalah dari periode sebelumnya.
Pada tahun 2009 lalu, yang merupakan tahun pertama SBY periode II, kata dia, kemiskinan hanya disurvei setahun sekali pada bulan Maret. Akan tetapi untuk data September 2014 dapat diestimasi dari data kemiskinan Maret 2014 dan 2015 itu.
“Sehingga ditemukan, bahwa pada 4,5 tahun SBY jilid II tersebut terjadi penurunan kemiskinan dari 13,74% menjadi 11,25% alias mengalami penurunan 2,49%. Itu berarti sebesar 1,6x lipat-nya pencapaian Jokowi di jilid I ini,” ujar Berly di acara diskusi INDEF, di Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (15/7) telah mengumumkan data yang menunjukkan bahwa pada Maret 2019 angka di bawah garis kemiskinan absolut sebesar 9,41% atau sebanyak 25,14 juta orang.
Sementara pada September 2014, tepat sebulan sebelum Jokowi dilantik menjadi presiden, tingkat kemiskinan adalah di level 10,96% yang berarti dalam 4,5 tahun masa kepemimpinan Jokowi terjadi penurunan kemiskinan absolut hanya sebesar 1,55 %.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk membuka kembali Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun pemerintah Jokowi itu.
“Karena waktu itu tertulis tingkat kemiskinan ditargetkan bisa turun hingga ke 7-8% di 2019 alias penurunan kemiskinan sebesar 2,96-3,96%,” cetus dia.
Bahkan, dia melanjutkan, dengan mengambil batas atas target di 8% itu dan masih ada waktu enam bulan lagi sampai data September 2019 keluar, pengentasan kemiskinan selama 4,5 tahun di Jokowi jilid I itu hanya tercapai 52,4 % dari target.
Namun begitu, dosen FEB-UI ini sendiri mengakui, memang menurunkan angka kemiskinan setelah menembus satu digit lebih sulit dibanding ketika masih belasan persen, karena perlu terobosan baru.
“Makanya, saya menghimbau supaya pemerintah mengambil pelajaran dari rendahnya pencapaian pengentasan kemiskinan selama 2014-2019 supaya penyusunan target kemiskinan di RPJMN 2019-2024 dilakukan dengan hati-hati dan realistis walaupun bukan berarti pesimis,” tutur dia.
Dari jumlah tersebut, kata dia, sesuai data BPS masih ada 8 provinsi dengan tingkat kemiskinan absolut melebihi 1,5 kali kemiskinan nasional alias 14,12 %.
Kedelapan provinsi itu adalah, Aceh (15,3 %), Bengkulu (15,2 %), NTB (14,6 %), NTT (21,1 %), Gorontalo (15,5 %), Maluku (17,7 %), Papua (22,2 %) dan Papua Barat (27,5 %). “Ini merupakan pekerjaan rumah penting dan harus jadi prioritas kerja pemerintah yg membutuhkan langkah-langkah sigap, inovatif dan komprehensif,” papar dia.
Penulis: Tomy