Jakarta, TopBusiness – PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang menggarap proyek prestisius Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) di tahap I ini sudah cukup banyak menggelontorkan dananya.
Tercatat sejak dibangun September 2015 lalu hingga Agustus 2019 itu, perseroan sudah menggelontorkan dana hingga Rp14 triliun dari total dana yang dianggarkan mencapai Rp 22,8 triliun.
“Dan untuk progres pembangunannya sampai 2 Agustus 2019 ini, untuk pembangunan prasarana LRT Jabodetabek tahap I itu telah mencapai 64,4 persen,” jelas Direktur Keuangan Adhi Karya, Entus Asnawi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Namun begitu, megaproyek ini ternyata cukup membebani keuangan perseroan. Menurut dia, kondisi negatifnya arus kas perusahaan saat ini lantaran masih ada beberapa proyek yang pembayarannya tertunda.
“Jadi dari sisi keuangan Adhi cashflow-nya memang negatif, karena masih ada pembayaran yang masih tertunda,” terang dia.
Dengan pembayaran yang tertunda di LRT itu, kata dia, perseroan harus menalangi dulu pembangunan di tahap I dengan investasinya hingga Rp 14 triliun itu.
“LRT sudah kami biayai kurang lebih Rp 14 triliun dan sampai dengan hari ini kami baru terima hanya Rp 7,1 triliun. Artinya masih cukup besar tagihan yang kami proses. Ini adalah salah satu yang berkontribusi terhadap negatifnya cashflow Adhi,” papar dia.
Lebih jauh dia menegaskan, untuk kontrak baru sendiri, kata Entus, emiten konstruksi plat merah itu, telah mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 6,1 triliun sepanjang semester pertama 2019. Angka tersebut tumbuh sebesar 13 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5,4 triliun.
“Kontrak terbesar berasal dari proyek pembangunan gedung Bank Mandiri cabang wijaya kusuma Jakarta sebesar Rp 207,3 miliar,” kata dia.
Menurutnya, kontribusi perolehan kontrak sepanjang semester pertama tahun ini masih didominasi lini bisnis Konstruksi dan Energi sebesar 80,7 persen, sisanya merupakan perolehan bisnis properti sebesar 19,1 persen dan lini bisnis lainnya sebesar 0,2 persen.
Sementara berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang berasal dari BUMN sebesar 75,6 persen, pemerintah sebesar 16,8 persen, sedang dari swasta dan lainnya sebesar 7,6 persen.
Penulis: Tomy