Jakarta, businessnews.id — Tingginya anggaran Pilkada secara langsung yang menyedot anggaran negara hingga Rp 15 triliun, menjadi salah satu alasan banyak pihak untuk menolak Pilkada langsung. Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Umum Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia), H. Salehudin bersama anggota Adkasi lainnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta.
“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung membutuhkan biaya amat besar, menyedot anggaran hingga Rp 15 triliun,” tegas H. Salehudin.
Ditambahkan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini, penghapusan Pilkada langsung lebih cocok dengan kondisi di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih terombang-ambing oleh politik uang yang terjadi di setiap Pilkada.
“Kalaupun nanti ada fakta politik uang, maka sistem pengawasannya akan jauh lebih mudah jika pemilihan melalui DPRD. Lagi pula, sekarang sudah serba canggih dan sistem sudah lebih tertata rapi, mengawasi 55 anggota DPRD itu jauh lebih mudah ketimbang mengawasi pemilih yang jumlahnya ribuan, KPK tinggal tangkap saja,” tandasnya.
Pihaknya, lanjut Salehudin, tidak pernah meminta atau mengusulkan Pilkada dipilih DPRD. Justru wacana ini muncul dari hasil riset pihak-pihak lain, termasuk pemerintah. Bahkan Adkasi selama ini bersikap pasif terhadap wacana kembalinya sistem Pilkada ke DPRD.
Dirinya kembali menyakinkan kembalinya sistem pemilihan ke DPRD bukan sebuah kemunduran demokrasi. Menurut dia, produk pascareformasi belum semua baik.
”Jujur saja, kami tertantang dan ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa pilihannya mengembalikan ke DPRD tidak salah,” pungkasnya.
Penulis/Peliput: Teguh Budi Rahayu