Jakarta, TopBusiness – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang rentan terhadap kekeringan dengan curah hujan rata-rata per tahun yang hanya sekitar 1.200 mm dan frekuensi hujan yang relatif singkat hanya sekitar 3 bulan dalam satu tahun. Kondisi tersebut harus dianggap menjadi peluang dan tantangan bagi persoalan pengelolaan sumber daya air (SDA).
“Saya harap para tenaga ahli di bidang teknik SDA yang berkumpul dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI tahun 2019 ini dapat memberikan solusi konkrit untuk pengembangan potensi air di daerah semi kering kepulauan seperti NTT yang sering mengalami kekeringan saat kemarau,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo pada acara pembukaan PIT ke-36 Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) di Kupang, Provinsi NTT, Jumat malam (22/11/2019) dalam siaran persnya.
Dalam sambutannya Menteri Basuki menyatakan, isu pengelolaan sumber daya air pada daerah semi kering kepulauan dan pemanfaatan kemajuan pengelolaan SDA dalam tantangan global harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk HATHI. “HATHI harus terus memberdayakan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga mampu mengemban misi untuk memanfaatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta ilmu teknik keairan dalam menunjang pengoptimalan SDA yang terbatas guna kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Menteri Basuki, peningkatan kualitas SDM di tubuh HATHI harus menjadi perhatian dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur SDA yang berkualitas di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Salah satu yang perlu diprioritaskan adalah dengan melakukan sertifikasi keahlian kepada para anggotanya. Dalam sambutannya Menteri Basuki juga menyatakan, berbagai infrastruktur yang telah dibangun harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, termasuk masyarakat di daerah semi – kering kepulauan, antara lain melalui ketersediaan jaringan irigasi, sumber air baku, sumber energi dan pengendalian daya rusak air.
Sebagai upaya pengelolaan air untuk mencegah kekeringan, Kementerian PUPR dalam lima tahun ke depan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur bidang SDA melalui peningkatan kapasitas daya tampung sebesar 60 m3/kapita/tahun dengan pembangunan 60 bendungan yang terdiri dari 45 bendungan lanjutan dan 15 bendungan baru, 1000 embung, 500.000 Ha daerah irigasi, 2,5 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi dan 20 m3/detik ketersediaan air baku serta 2.100 km pengendali banjir dan pengaman pantai.
Untuk mengurangi ancaman kekeringan di Provinsi NTT, Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan akan terus menyelesaikan tujuh bendungan di NTT yakni Raknamo dan Rotiklot yang sudah rampung dan akan menyusul Napun Gete, Temef, Mbay, Manikin dan Kolhua. “Untuk bendungan yang sudah selesai tersebut saat ini sedang dilanjutkan pembangunan jaringan irigasinya agar airnya bisa mengalir langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum HATHI Imam Santoso menyatakan kesiapan untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur SDA yang berkualitas di seluruh Indonesia dengan peningkatan sertifikasi keahlian para anggotanya dan dalam pengembangan IPTEK bidang SDA. “Saat ini dari total anggota 7.136 orang, sebanyak 1.457 anggota telah memiliki sertifikat keahlian internasional. Dalam PIT 2019, jumlah makalah yang sudah masuk sebanyak 211 buah dan akan siap dipresentasikan besok pagi dengan jumlah 856 orang peserta yang mengikuti,” kata Imam dalam laporannya.
PIT HATHI merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan dengan tujuan menjadi forum bagi anggota HATHI untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, menuangkan ide, gagasan dan kemampuannya dalam bidang keairan untuk mengatasi dan menjawab tantangan berbagai persoalan keairan yang terjadi di tanah air. Tahun ini PIT HATHI bertajuk “Pengelolaan Sumber Daya Air pada Daerah Semi Kering Kepulauan: Hambatan, Tantangan dan Peluang” dan sekaligus juga diadakan Seminar Internasional ke – 6 dengan tema “Advancement of Water Resources Management in a Global Challenge”.
Albarsyah