Jakarta, TopBusiness – Guna mempercepat rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah akan membentuk badan otorita yang memiliki wewenang setingkat menteri.
“Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (17/12/2019).
Suharso menyatakan bahwa dalam proses pemindahan ini, Presiden Joko Widodo menekankan untuk tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke lokasi baru, tetapi harus terjadi sebuah transformasi secara menyeluruh.
Sebab itu, badan otorita tersebut kelak memiliki tugas, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri.
Suharso menambahkan, badan otorita juga diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi. Terutama, dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat sebuah kerjasama dengan pihak ketiga.
Adapun di lahan provinsi baru seluas 256 ribu hektare, dibangun kawasan pemerintahan seluas 56 ribu hektare. Nantinya di lahan seluas 56 ribu hektare itu dibangun Istana Kepresidenan, hingga gedung kementerian/lembaga, dan instansi pemerintahan lainnya.
Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019), menyatakan transformasi yang diharapkan pemerintah dalam pemindahan ibu kota meliputi cara kerja, budaya kerja, sistem kerja, hingga basis ekonomi.
“Karena itu dari awal kita harus merancang perpindahan ibu kota ini sebagai sebuah transformasi ekonomi, perpindahan basis ekonomi kita menuju ke sebuah smart economy,” kata Presiden.
“Dan kita ingin perpindahan ibu kota ini juga menandai proses transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional, dan transformasi talenta-talenta nasional kita,” ujar Jokowi. (nrd)