Jakarta, TopBusiness – Menindaklanjuti kunjungan Management Work Through (MWT), SKK Migas di lokasi proyek Proyen Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro (JTB) pada tanggal 7 Maret 2020 lalu, SKK Migas menggelar rapat koordinasi internal untuk mengeevaluasi perkembangan proyek JTB dari berbagai aspek seperti, progres proyek, kesiapan vendor, material, K3, realisasi biaya proyek dan lainnya.
Rapat koordinasi digelar di Yogya, pada Jumat (13/3) dihadiri oleh Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Sulistya Hastuti Wahyu beserta jajarannya, serta Kepala Perwakilan Jawa Timur, Nurwaidi beserta jajarannya.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam arahannya menegaskan, Berdasarkan inspeksi di lokasi dan pengawasan oleh SKK Migas minggu lalu, proyek JTB membutuhkan akselerasi pekerjaan termasuk pengaturan sumberdaya agar keterlambatan dan potensi hambatan di masa mendatang dapat ditangani. Semua pihak yang terkait proyek JTB harus bekerja lebih keras lagi. Pihak PEPC dan REKIN sebagai kontraktor pelaksana proyek, harus melakukan perbaikan untuk menjaga proyek JTB direalisasi onstream pada Juli 2021, tegas Dwi Soetjipto.
Dwi menekankan agar semua pihak memberikan perhatian dan menjaga proyek JTB, karena proyek ini akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia. Proyek JTB telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Proyek Strategis Nasional Hulu Migas melalui Keppres no 56 tahun 2018. Proyek bernilai US$ 1,53 miliar ini akan menghasilkan produksi rata-rata raw gas sebesar 315 MMSCFD yang disalurkan melalui pipa transmisi Gresik-Semarang, ujar Dwi.
Sementara itu Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas mengkritisi pelaksanaan Proyek JTB yang sebelumnya tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan keterlambatan proyek dibanding target yang telah ditetapkan. Manajemen Pertamina harus dibenahi karena keterlambatan progres itu nyata. Schedule project harus terintegrasi dengan baik. Pertamina Persero harus ikut memberikan perhatian penuh dan mengawal proyek dengan serius. Salah satu caranya, jabatan-jabatan kosong yang terkait pelaksanaan proyek PEPC agar segera diisi, agar tidak ada kendala di lapangan dalam pengambilan keputusan, ujar Sulistya.
Berdasarkan mitigasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Unit Percepatan Proyek JTB SKK Migas, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan diantisipasi oleh KKKS dan kontraktor EPC agar proyek tidak terganggu lagi. Dari catatan Unit Percepatan Pembangunan JTB SKK Migas, dari beberapa hal tersebut, terdapat dua (2) hal penting yang harus diperbaiki yaitu konstruksi dan procurement.
“Untuk menjaga agar proyek JTB dapat onstream sesuai waktu yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang harus menjadi perbaikan KKKS dan Kontraktor EPC dal waktu dekat dan bersifat kritis yaitu di aspek konstruksi dan delivery oleh vendor, khususnya yang bersifat long lead item dan dikerjakan diluar negeri seperti sulfuric acid unit di Kanada dan Acid gas incrinerator di India,” katanya Kepala UPP JTB SKK Migas Waras Budi Santosa.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nurwahid menambahkan proyek JTB sudah ditunggu oleh berbagai pihak khususnya industri di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang saat ini mengalami kekurangan pasokan gas sehingga ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi industri pengguna gas di wilayah tersebut belum dapat dilakukan.
Pada tahun 2019 pasokan existing di tahun 2019 untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah sekitar 620 MMSCFD dengan permintaan mencapai sekitar 800 MMSCFD. Mengingat permintaan gas Jawa Timur dan Jawa Tengah meningkat pesat menjadi sekitar 1.100 MMSCFD di tahun 2022, maka proyek JTB menjadi sangat penting dan butuh dukungan berbagai pihak agar dapat selesai tepat waktu dengan biaya yang efisien.
Menanggapi arahan SKK Migas, Direktur Hulu Pertamina, Darmawan Syamsu yang dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa pihaknya memperhatikan arahan SKK Migas, dan akan memanggil Direksi PEP-C dan Rekin untuk merespon langkah-langkah sesuai arahan SKK Migas.