Jakarta, TopBusiness – Pandemi virus Corona atau Covid-19 di Tanah Air membuat kalangan usaha kecil menengah (UKM) menjerit. Omzet UKM terutama di Jakarta dan Bali anjlok hingga 70 persen.
Sebab itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya berharap pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan ki Jakarta yang paling kelihatan dampaknya.
Diatce G Harahap, Ketua Bidang 8 UKM & Start-Up HIPMI Jaya dan CEO Titik Temu Coffee mengatakan, bila keadaan masih seperti ini atau mungkin lebih parah, akan terdampak pada UKM terutama retail.
“Sebab kami tidak punya fleksibilitas dalam hal cashflow. Sudah hampir pasti akan terjadi PHK dan kami tidak bisa membayarkan THR. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan kebijakan langsung yang akan berdampak positif kepada UKM,” kata dia di Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Diatce mengungkapkan sejumlah usulan dari kalangan pengusaha UKM di organisasinya.
Usulan ke pemerintah itu antara lain adalah adanya emergency loan, PB1 PPH21 libur seperti manufaktur, grace period dari bank untuk enam bulan, membantu mengurangi beban operasional UKM sehari-hari seperti gas, air, dan listrik, serta bila memungkinkan mobilisasi perusahaan kecil dan menengah untuk proyek-proyek yang membantu mengatasi COVID-19 dari pemerintah, BUMN, ataupun daerah.
“Usulan tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum pengeluaran sampai dengan Lebaran, karena mayoritas UKM bertumpu di momen Ramadhan dan Lebaran untuk setahun ke depan. Lebih dari itu, kami ingin pemerintah juga mengintervensi dari sisi demand-nya juga. Sebab, percuma juga kalau dari sisi masyarakat tidak punya kemampuan untuk membelinya,” ujarnya.