Jakarta, businessnews.id — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan target operasional bagi kawasan terpadu Kuala Tanjung–Sei Mangkei, selama 2-3 tahun mendatang, atau maksimal tahun 2018. Kawasan tersebut meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
“Memang ini sebuah proyek terpadu dan saya berikan target, Maret 2017 harus selesai. Dan saya resmikan, tidak mundur lagi!” kata Presiden dalam sambutannya pada acara Groundbreaking Pelabuhan Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, dan Jalan Tol Medan-Binjai, yang dipusatkan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, Selasa (27/01/2015).
Menurut Presiden seperti tertera di siaran pers, proyek-proyek tersebut merupakan yang pertama dan ambisius. Namun, Presiden meyakini bahwa proyek tersebut sangat realistis untuk diwujudkan.
“Tetapi memang harus dikerjakan secara bersama-sama, bergotong royong,” ungkap Presiden Jokowi.
Pelabuhan Kuala Tanjung, kata Presiden, akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia bagian Barat, dengan kapasitas akhir nantinya mencapai mencapai 60 juta Teus per tahun. Bahkan jika dibandingkan dengan Pelabuhan Tanjung Priok, kapasitas 15 juta Teus per tahun akan tercapai pada 2 tahun mendatang.
Presiden menambahkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei memiliki luas lahan sebesar 2.020 hektare (ha). Kawasan ini menjadi kawasan besar yang pertama dan diharapkan akan meningkatkan nilai ekspor barang setengah jadi dan barang jadi dari Indonesia bagian Barat. Sehingga, pada akhirnya nanti perdagangan nasional mencatatkan surplus dan tentu saja mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Saya sangat optimis dengan kerja-kerja seperti ini. Saya meyakini ekonomi kita akan tumbuh dengan baik, dan kesejahteraan meningkat. Dan pengangguran bisa turun karena tertampung di dalam kawasan industri ini. Dan mari kita lihat 2-3 tahun lagi,” tandas Presiden.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meminta dukungan pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi terhadap 3 hal utama. Pertama, perlunya percepatan penerbitan insentif perpajakan, kepabeanan dan cukai bagi para investor. Apalagi, penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Fasilitasi Fiskal tersebut sudah berjalan 5 tahun. Namun hingga ini belum selesai.
“Padahal, insentif fiskal tersebut merupakan amanat UU No 39 Tahun 2009 tentang Fasilitas Fiskal yang tujuannya, memberikan kepastian dan kemudahan berinvestasi di kawasan ekonomi khusus bagi para investor,” terang Gubernur Gatot.
Kedua, mendesak PTPN III untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung lain berkelas dunia, serta memberikan pelayanan prima kepada setiap investor. Sebab, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menargetkan KEK Sei Mangkei akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia.
“Kami menaruh harapan besar pada PTPN III untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung lain yang berkelas dunia. Sebab KEK Sei Mangkei juga akan menjadi kawasan industri berkelas dunia,” ungkap dia.
Ketiga, mewujudkan akselerasi hadirnya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas investasi kelas dunia. Diantaranya transportasi intermoda, energi listrik dan gas.
“Kami sangat berharap dukungan penuh Bapak Presiden untuk tiga hal tersebut. Sehingga target pencapaian dari kawasan industri yang terintegrasi ini dapat meningkatkan perekonomian daerah dan ekonomi nasional,” papar dia.
Menanggapi permintaan Gubernur Sumatera Utara terkait RPP Fasilitas Fiskal, Presiden Jokowi menegaskan akan segera membahasnya bersama kementerian terkait.
“Permintaan itu ditampung. Nanti dilihat, dan satu-satu dibahas di kementerian. Tapi seluruh hal terkait dengan regulasi, perijinan, akan kita selaraskan dengan telah dimulainya pembangunan di kawasan industri Sei Mangkei dan pelabuhan di Kuala Tanjung,” kata Presiden.
Senada dengan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, pihaknya secara terpadu dan sinergi akan mendukung pembangunan di seluruh Indonesia. Melibatkan seluruh BUMN yang ada, kata dia, akan mempercepat proses pembangunan dari berbagai aspek yang dibutuhkan. Baik infrastruktur, ketersediaan pasokan energi dan listrik, serta industri manufaktur. Meliputi, kawasan-kawasan industri dalam menarik dunia usaha dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri.
“Inisiatif BUMN ini kami namakan Sinergi BUMN Membangun Negeri,” jelas Menteri Rini.
Ia menuturkan, pada konteks itu akan dibangun suatu wujud kebersamaan BUMN-BUMN yang secara terintegrasi membangun Indonesia.
Meski demikian, tambah Menteri Rini, hal tersebut belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Karena itu, koordinasi antar kementerian yang terkait merupakan prasyarat-prasyarat yang mutlak dipenuhi.
“Intinya, sinergi BUMN akan memberikan jawaban terhadap permasalahan penyediaan infrastruktur, suprastruktur dan kerjasama antar kementerian perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta BUMN. Yang berinisiatif menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang relatif singkat, dan dapat merealisasikan mulainya pembangunan ini,” tutup Menteri Rini.