Jakarta, TopBusiness – Lembaga riset dan ekonomi, CORE Indonesia memandang langkah pemerintah untuk menambah anggaran biaya stimulus ekonomi menjadi total Rp677 triliun dianggap belum terlalu ideal. Angka sebesar itu memang digelontorkan pemerintah untuk beragam instrumen kebijakan seperti insentif perpajakan, bantuan sosial, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN, subsidi bunga khususnya untuk UMKM, hingga penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit.
Dan anggaran tersebut telah ditingkatkan tiga kali dibanding saat pertama kali diajukan oleh pemerintah. Semula pada awal April pemerintah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun, kemudian mengalami penyesuaian pada pertengahan Mei menjadi Rp405 triliun, dan pada akhir Mei rekapitulasi dana untuk pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp 641 triliun.
“Meskipun telah mengalami peningkatan yang begitu besar, CORE Indonesia berpandangan bahwa peningkatan anggaran yang diajukan untuk pemulihan ekonomi nasional masih jauh dari ideal. Hal ini didasarkan pada beberapa catatan,” kata ekonom CORE, Piter Abdullah dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (4/6/2020).
Catatan pertama, kebutuhan anggaran kesehatan yang lebih besar untuk penanggulangan wabah. Anggaran kesehatan merupakan anggaran terpisah dari anggaran pemulihan ekonomi nasional yang semestinya menjadi prioritas jika pemerintah ingin mendorong pulihnya ekonomi. Apalagi pemerintah tengah mencanangkan untuk melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan memasuki fase new normal.
“Jika merujuk pada tren peningkatan kasus baru di Indonesia yang masih tinggi dan jumlah test yang dilakukan masih relative sangat sedikit, CORE Indonesia mendorong pemerintah meningkatkan anggaran kesehatan setidaknya sampai dengan Rp 100 triliun, khusus untuk kebutuhan alat kesehatan seperti ventilator hingga test kit,” kata dia.
Kedua, asumsi tambahan penduduk miskin yang berpotensi jauh lebih besar. Pemerintah menganggarkan sebanyak Rp172 triliun untuk rumah tangga miskin, rentan, dan terdampak Covid-19, dimana menurut hitungan pemerintah dengan skema sangat berat, jumlah penduduk miskin akan bertambah hingga 4,86 juta orang.
Meski demikian, kata dia, angka yang diajukan pemerintah itu diperkirakan masih terlalu kecil dibandingkan potensi lonjakan penduduk miskin akibat wabah Covid-19. Dengan skenario sangat berat, dimana wabah covid-19 diasumsikan berlangsung hingga akhir tahun dan kebijakan PSBB diberlakukan secara lebih luas baik di pulau Jawa dan luar Jawa, potensi pertambahan penduduk miskin bisa mencapai 12,2 juta orang.
“Dengan asumsi penambahan jumlah penduduk miskin mencapai 12,2 juta orang, CORE Indonesia memperkirakan kebutuhan bantuan untuk masyarakat miskin dalam skenario sangat berat bisa mencapai Rp234 triliun, atau lebih tinggi dari anggaran bantuan konsumsi yang diajukan pemerintah saat ini yang mencapai Rp172 triliun,” katanya.
Ketiga, kebutuhan untuk dana pemulihan swasta. Langkah pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan untuk BUMN patut diapresasi. Namun perlu juga dikucurkan ke pelaku usaha swasta. Sejauh ini, stimulus sudah ditempuh pemerintah untuk pelaku swasta berupa keringanan pajak, sementara OJK melakukan pelonggaran restrukturisasi kredit.
Namun, gencarnya restrukturisasi kredit ini justru berkurangnya likuiditas perbankan. Upaya pemerintah menempatkan dana di bank-bank jangkar diperkirakan tidak akan banyak membantu likuiditas perbankan. Menurut hitungan CORE Indonesia, apabila perbankan melakukan restrukturisasi kredit terhadap 25 % dari total kredit yang disalurkan, maka perbankan akan mengalami penurunan likuiditas sekitar Rp 631 triliun. Alokasi anggaran bantuan pemerintah itu masih terlalu kecil.
“Dengan tambahan anggaran di atas, belanja negara tahun ini akan meningkat menjadi Rp3.479 triliun. Dengan penerimaan negara yang sampai dengan akhir tahun diperkirakan hanya mencapai Rp1.691 triliun, maka defisit anggaran bisa tembus Rp1.856 triliun. Jika ditambah pembiayaan investasi sebesar Rp178 triliun dan utang jatuh tempo pada 2020 yang diperkirakan akan mencapai Rp 426 triliun, maka total pembiayaan utang bruto akan mencapai Rp2.461 triliun,” pungkas Piter.
Foto: Rendy MR