Jakarta, TopBusiness – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini telah membuat kinerja mesin perekonomian global terganggu, bahkan kini memasuki masa depresi. Perekonomian Indonesia juga terkena dampak pandemi ini terlihat laju pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 yang turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 hanya mencapai 2,97 persen (year-on-year/yoy), jauh di bawah kuartal I tahun 2019 yang mencapai 5,07 persen.
Saat ini, sektor manufaktur juga masih dalam tendensi kontraksi. Pelaku sektor manufaktur menghadapi persoalan serius dalam sektor produksi karena kelebihan kapasitas produksi akibat lesunya permintaan.
“Kondisi ini menyebabkan sektor perdagangan dan jasa mengurangi karyawan. Aktivitas pembelian bahan baku dan penolong serta transaksi stok barang untuk penjagaan agar arus kas tidak terkuras habis,” kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam Live Seminar bertema ‘Strategi Pemanfaatan Kebijakan Pajak dan Akuntansi dalam Ketidakpastian Bisnis di Era New Normal’ yang diadakan oleh InCore-Tax dan Magister Akuntansi Universitas Trisakti, Sabtu (13/6/2020).
Live Seminar yang menggunakan aplikasi Zoom ini menghadirkan pembicara utama (honorable speechess) DR Rachmat Gobel dan Dirjen Pajak DR Suryo Utomo, SE.Ak, M.B.T. Selaku panelis adalah Dr Sekar Mayangsari, Ak., CA, MSi (Ketua Magister Akuntansi FEB Univ. Trisakti), M Lutfi Handayani, MM., MBA. (Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness) dan Sulfan, SE., MM. (dosen perpajakan PKN STAN).
Menurut Rachmat yang juga seorang pengusaha ini, di tengah situasi yang belum stabil pada saat tatanan kehidupan baru (new normal), kalangan dunia usaha harus memanfaatkan aktivitas sebaik mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan. Hal ini tidak mudah dan berisiko, namun tidak ada pilihan lain agar perekonomian Indonesia tidak mandek dan krisis berkepanjangan.
“Mau tidak mau , pelaku usaha harus beradaptasi dengan cara berpikir kreatif dan berani melakukan shifting pola kerja baru baik di lingkup industri maupun ruang publik. Mengingat telah terjadi revolusi pasar yang signifikan, karena respons konsumen terhadap produk dan perdagangan serta edukasi telah berubah drastis, dengan demikian pelaku usaha, eksekutif dan legislatif harus mencari solusi di era perubahan tersebut,” tutur dia.
Sebab itu, Rachmat menegaskan, kepentingan nasional (national interest) menjadi kata kunci bagi semua pihak dalam memanfaatkan momentum besar menuju negara industri maju, berpenghasilan dan daya tahan tinggi dalam menghadapi krisis . Para pelaku usaha, pemerintah dan politikus sudah saatnya untuk mengubah mindset. Langkah sistematis harus dibangun mulai dari evaluasi gaya kepemimpinan yang ada hingga penguasaan pasar.
Rachmat mengatakan, jajaran pimpinan manajemen harus mengkaji ulang target jangka pendek, menengah dan panjang serta menyusun rencana menghadapi kompetisi dan dinamika pembelian jika menghadapi pandemi global terulang. Hal ini untuk memetakan secara pasti kekuatan konsumen dan pasar terhadap produk yang dihasilkan pengusaha di tengah pandemi, dengan demikian pengusaha, pemerintah dan legislatif bisa melakukan follow up terhadap masalah fiskal, moneter, maupun perizinan.
“Kata kunci bagi para pelaku bisnis, eksekutif maupun legislatif adalah memanfaatkan memanfaatkan momentum national interest dengan shifting yang tepat agar bisa bertahan. Saya yakin ini tidak mudah, namun peluang itu harus dimanfaatkan dengan baik. Optimisme harus dibangun karena pemerintah bersama pihak terkait seperti Bank Indonesia telah meberikan dukungan maksimal,” paparnya.
Menurut dia, shifting bukan hal baru bagi dunia usaha, terutama pascarevolusi perkembngan internet di masyarakat dan menguatnya peran intelektual buatan. Semua tools itu memudahkan pengusaha mendapatkan akses terhadap berbagai sumber kekuatan informasi baik informasi akses permodalan, informasi bisnis, teknologi dan pasar, hingga kemudahan mendapatkan sumber bahan baku yang efisien.
“Keberadaan toko fisik, transaksi dan pola industri konvensional secara perlahan mulai tergerus sistem digital dan toko online. Suatu fakta saat ini konsumen lebih senang mendapatkan informasi dari dunia maya,” tutur dia.
Untuk itu, kata Rachmat, mindset pemerintah mendesak untuk beradaptasi dengan perubahan aktivitas ekonomi pada tatanan kehidupan baru. Pemerintah harus merancang kebijakan ekonomi dan relaksasi bisnis baru maupun moneter dalam prioritas kepentingan nasional yang lebih besar. Hal itu harus tercermin dalam UU yang akan dibahas dalam Omnibus Law dan harus realistis untuk diimplementasikan .
“Melalui strategi shifting diharapkan pelaku usaha dan perekonomian nasional segera bangkit dari depresi ekonomi dalam skala domestik, regional maupun global,” kata Rachmat.