JAKARTA-businessnews.id: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar pemerintah tidak melakukan impor beras. Meski menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri kurang dari dua bulan lagi. Pemerintah mengatur masalah impor beras dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyalurannya. Di dalamnya juga mengatur soal Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Sampai hari ini arahan Presiden sama, tidak impor beras. Impor dilakukan jika kebutuhan dan keadaan sangatlah mendesak. Kalau ada keharusan melakukan impor beras, pasti ada pertimbangan mendalam dan serius yang disampaikan oleh Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Perekonomian,” tegas Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto, di Jakarta, Selasa (12/5/2015).
Dijelaskan, Inpres No. 5 Tahun 2015 itu juga sudah mengantisipasi kemungkinan dilakukannya impor beras. Yaitu jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.
Saat ini, jelas Andi, masih proses panen raya yang laporannya terus diupdate terus-menerus. “Kira-kira sampai akhir bulan ini baru tahu ketersediaan stok untuk antisipasi puasa dan Lebaran,” tutup Andi.
Presiden Jokowi seringkali berjanji dan menegaskan bila pemerintah tidak bakal mengimpor beras dan kebutuhan pokok lainnya. Jokowi bertekad bakal membangun ketahanan pangan sendiri di Tanah Air.
Jokowi mengaku malu melihat ketergantung Indonesia pada produk pangan negara lain. Jokowi pernah menceritakan pengalamannya menanggung malu karena kebiasaan impor. Itu terjadi saat pertemuan ASEAN Summit. Saat itu Jokowi tengah berbincang dengan Presiden Myanmar Thein Sein.
Jokowi menceritakan, tiba-tiba Presiden Myanmar bertanya pada Jokowi soal kemungkinan Indonesia membeli beras dari Myanmar. “Saya malu banget ditanya ‘Presiden Jokowi, kapan beli beras saya lagi?’ Dalam hati saya bilang, tunggu saja nanti, kita ekspor beras baru tahu rasa,” ujar Jokowi. (endy)