Jakarta, TopBusiness – Merespons lambatnya proses pemulihan ekonomi, pemerintah dan DPR mewacanakan untuk mengeluarkan Perppu Reformasi Keuangan. Salah satu tujuan utama Perppu ini agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih responsif dalam mendukung proses pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai, argumen tersebut tidak tepat, karena proses pemulihan ekonomi yang lambat bukanlah sepenuhnya kesalahan otoritas keuangan.
“Sebaliknya, sepanjang pandemi covid-19 otoritas keuangan telah menjalankan perannya dalam membantu proses pemulihan ekonomi akibat covid-19,” kata Founder dan Ekonom Senior CORE Indonesia Hendri Saparini, dalam keterangan resminya, Kamis (3/9/2020).
Bank Indonesia, misalnya, telah mendukung stabilitas suku bunga. BI juga menurunkan BI-7 Day Repo Rate (BI7DRR) sebesar 0,75 persen menjadi empat persen. Sekarang GWM menjadi dua persen untuk bank konvensional dan 0,5 persen untuk bank syariah.
Dalam rangka menjadi likuiditas Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) naik menjadi enam persen bagi bank konvensional dan 4,5 persen bagi bank syariah. BI juga telah membuka pintu untuk berbagi beban (burden sharing) dengan pemerintah dalam menanggung ongkos pembiayaan pemulihan ekonomi.
Kemudian OJK menjalankan perannya dalam mengawasi sistem keuangan di tengah pandemi. Pada kasus penyelamatan Bank Bukopin misalnya. Ketika Bank Bukopin mengalami masalah kesulitan likuiditas, OJK memberikan kesempatan yang sama bagi dua pemegang saham utama terbesar yaitu Bosowa dan Kookmin Bank dalam menyuntikan setoran modal baru.
“Pada akhirnya, suntikan modal baru dari Kookmin menunjukkan permasalahan bank Bukopin bisa terselesaikan dan menambah prospek positif Bank Bukopin. Lebih jauh, apa yang dilakukan OJK sebagai upaya preventif terjadinya risiko yang lebih besar dalam sistem perbankan nasional,” pungkasnya.
CORE Indonesia berpandangan menjelang berakhirnya kuartal III-2020 ada beberapa indikator yang mengalami perbaikan. Hal itu terlihat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua pada tahun ini mengalami kontraksi hingga lima persen lebih.
“Sektor transportasi yang turun paling tajam pada kuartal kedua mulai meningkat, meski, tentu saja, masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Hendri.
Meski sangat awal, lanjutnya, data BPS pada Juni 2020 menunjukkan terjadinya peningkatan penumpang kereta api dan penerbagangan domestik masing-masing 69 persen dan 543 persen secara bulan ke bulan. Indikasi ini sejalan dengan konsumsi barang tahan lama termasuk motor yang mulai kembali bangkit.
Pada Juli, masih kata Hendri, penjualan motor naik 74 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun demikian dengan masih tingginya jumlah kasus covid-19 di Indonesia, CORE Indonesia memprediksi bahwa proses pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.
“Pada kuartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kami proyeksikan masih akan berada pada level negatif, sehingga secara teknikal Indonesia akan masuk kategori negara yang terkena resesi,” tuturnya.