Jakarta, TopBusiness – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp 37 triliun untuk periode 2020-2022. Sementara estimasi uang muka yang dibayarkan pemerintah tahun ini adalah sebesar Rp 3,8 triliun.
“Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar Rp 18 triliun untuk program vaksinasi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Selasa (29/9/2020).
Pemerintah terus mempercepat Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19. Perpres ini untuk mendukung perkembangan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, termasuk roadmap pelaksanaan vaksinasi serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.
“Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan,” ungkap dia.
Airlangga mengungkapkan bahwa ada beberapa negara yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.
“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan akses vaksin,” jelasnya.
Sementara untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk mereka yang bekerja di garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan. Kemudian untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, dan dipersiapkan juga vaksin mandiri.
Pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir. Saat ini pemerintah juga mengkaji laporan BPKP untuk standarisasi harga tes PCR yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok.
“Saya juga ingin mengingatkan arahan Presiden untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Presiden berharap Kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga mencegah munculnya klaster Pilkada,” tutur dia.