Jakarta, TopBusiness – Sejumlah pengurus Lembaga Kajian Nawacita (LKN) dan Nawacita Sosial Inisiatif (NSI), Kamis (5/4/2020), melakukan kunjungan resmi ke Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dirtopad) di bilangan Senen, Jakarta Pusat.
Mereka diterima oleh Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen TNI Ir Asep Edi Rosidin, MDA dan jajarannya antara lain Wakil Direktur Dirtopad Kolonel CTP Ir Adik Sugianto.
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Umum LKN Samsul Hadi dan Ketua Divisi Ekonomi Nawacita Sosial Initisatif (NSI) Goenardjoadi Goenawan. Hadir pula Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness M. Lutfi Handayani yang juga pengurus LKN.
Selain bersilaturahim, pengurus LKN dan NSI melakukan audiensi dengan jajaran Dirtopad guna menjajaki kerja sama dalam membangun bangsa dan memperkuat kehatanan nasional.
Dalam audiensi tersebut, pengurus LKN memberikan masukan terkait upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia yang menjadi perhatian utama LKN dan keinginan Presiden Joko Widodo. Jokowi beberapa waktu lalu menyampaikan istilan Indonesia APIK atau Indonesia yang Adaptif, Produktif, Inovatif, dan Kompetitif.
Sementara itu, Pemred Majalah TopBusiness Lutfi Handayani memberi masukan tentang potensi kerja sama TNI AD dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam pelaksanaan program CSR dan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
TNI melalui Koramil di daerah bisa mendorong perusahaan swasta untuk memberikan dana CSR dalam konteks misalnya untuk menyediakan tenaga input yang dibayar bulanan.
“Pokonya dalam setahun tenaga tanggung jawab perush, tapi inputnya semua di koramil. Itu salah satu opsi, artinya ini tidak perlu menggunakan dana APBN atau instansi. Lebih bagus lagi ini untuk pemberdayaan masyarakat, apalagi kalau ada embel-embel untuk daerah 3T,” ujar Lutfi.
Menanggapai sejumlah masukan dari pengurus LKN, Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen TNI Ir Asep Edi Rosidin, MDA menilai bahwa masukan-masukan tersebut cukup bagus untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, kata dia, harus ada payung hukum dalam bentuk MoU di level pimpinan.
“Kalau ada permintaan data dan sebagainya bisa bermasalah. Tapi kalau sudah ada payung hukumnya tidak masalah, karena sudah legal,” ujar Asep menanggapi soal kerja sama pemanfaatan dana CSR perusahaan swasta.
Untuk itu, Asep meminta LKN untuk melakukan audiensi dengan Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat atau (Pusterad) yang membawahi soal kerja sama TNI AD dengan pihak lain. “Wewenang kami kan hanya melakukan pemetaan wilayah,” ujar dia.
Terkait masukan soal SDM unggul, menurut Asep, hal itu cukup bagus dan harus diinput dalam variabel ketahanan nasional. Saat ini, Lemhanas juga sudah memasukan ketahanan pangan sebagai variabel yang menentukan ketahanan nasional.
Fotografer: Rendy MR/TopBusiness