Jakarta, TopBusiness – Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta Pemerintah Provinsi DKI meninjau ulang wacana akan kembali menarik rem darurat usai libur tahun baru 2021 untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Jika langkah itu dilakukan akan membuat jam operasional dunia usaha menjadi terbatas dan membatasi ruang gerak warga.
“Jika kembali seperti yang dulu tentu akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan. Ini sinyal ekonomi yang kurang baik diawal tahun, dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha,” kata Sarman dalam keterangan kepada media seperti dikutip, Selasa (29/12/2020).
Dia mengatakan, selama 10 bulan terakhir dunia usaha tertekan oleh pandemi Covid-19. “Jika kebijakan ini kembali diberlakukan berpotensi akan menaikkan terjadinya angka PHK dan semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup, dan menambah beban sosial bagi pemerintah,” kata dia.
Dia juga menilai jika kebijakan tersebut diberlakukan juga akan mengganggu pemulihan ekonomi. Jakarta menyumbang 17 persen terhadap PDB nasional.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 berpotensi tetap minus setelah kuartal II 2020 minus 8,23 persen dan di kuartal III-2020 juga terkontraksi 3,82 persen.
“Kami pelaku usaha memahami bahwa tujuan Pemprov sangat mulia untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga. Ini memang kondisi dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta pilihan yang sulit tapi harus di putuskan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kemungkinan untuk kembali menarik rem darurat atau emergency break. Hal itu akan dilakukan apabila indikator Covid-19 di Ibu Kota kian memburuk selepas libur akhir tahun 2020.
“Kalau nanti memang sudah melebihi dari standar terkait R0 [potensi penularan], kasus aktif dan lain lain, bisa saja emergency break ditarik kembali,” kata Ariza.