Jakata-Thebusinessnews. ketua umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sany Iskandar meminta pemerintah harus segera membentuk Otorita Kawasan Industri Nasional. Badan ini harus berada langsung di bawah Presiden.
“Badan ini mempunyai kewenangan penuh (full authority) dalam pengembangan kawasan industri, baik dalam bernegosiasi dengan investor, dalam mengurus dan mengeluarkan berbagai perizinan di dalam dan luar kawasan.” Ujar Sany di Jakarta,Jumat, 18 September 2015
Ia menjelaskan, tepatnya badan itulah yang dimaksud dengan pelayanan satu pintu tersebut. Saat ini sebagai pengembang kawasan industri sangat sulit sekali. Banyak sekali peraturan yang tumpang tindih, masing-masing daerah mempunyai peraturan daerah masing-masing, tapi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan lainnya, seperti izinganguan/HO yang tumpang tindih dengan AMDAL,.
Lanjut Sany, apabila Indonesia telah menetapkan sebagai negara tujuan investasi, maka pemerintah harus memberikan kenyamanan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Sementaa ini sudah banyak kerancuan yang terjadi,”Seharusnya pelayanan-service itu merupakan tugas pemerintah, akan tetapi tugas pemerintah itu sudah diambil alih oleh “pengembang kawasan industri”, ini kan lucu kan!” tegas Sany. (AL)