Jakarta — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan pencabutan subsidi BBM (bahan bakar Minyak). Sebab, subsidi BBM menjadi sumber kegagalan dalam kebijakan fiskal, bahkan menjadi pengeluaran terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Hal itu terlihat dari besarnya subsidi BBM yang mengalahkan pos pengeluaran untuk infrastruktur belanja sosial, gaji pegawai, dan sebagainya “ ujar Ketua umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, dalam Jumpa pers di Menara Kadin, Jakarta, hari ini.
Subsidi energi dalam bentuk BBM dalam APBN Perubahan 2014 sebesar Rp 194,9 triliun tidak mengerakkan ekonomi secara riil bahkan membebani APBN. Untuk itu sebaiknya subsidi BBM direlokasi ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Bahkan agar lebih memercepat pertumbuhan ekonomi daerah, ia mengusulkan, sebaiknya diberikan Rp 5 triliun kepada setiap provinsi. “Jika pemerintah mau sebaiknya dibagikan saja besaran subsidi itu kepada setiap provinsi masing masing Rp 5 triliun.”
Dengan demikian akan terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah secara pesat dan menciptakan lapangan kerja di daerah, kata Suryo. (ZIZ/DHI)