Jakarta, businessnews.id — Keterangan Pemerintah terkait uji materi ke Pasal 102 dan 103 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dipandang dualistik oleh kuasa hukum pemohon.
Menurut kuasa hukum tersebut, Refly Harun, keterangan Pemerintah yang dibacakan oleh Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muliaman Abdi, menyebutkan: dalam Pasal 102 dan 103 UU Minerba beserta aturan turunannya, tidak ada ketentuan larangan ekspor terhadap biji mineral.
“Namun, pada penjelasan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Sukhyar, ada larangan ekspor biji mentah mineral tambang,” ungkap Refly di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hari ini.
Ia menilai hal ini penting, pasalnya di lapangan telah terjadi larangan ekspor biji mineral, sehingga kliennya merasa dirugikan senilai ratusan miliar Rupiah.
Dalam keterangannya, Muliaman Abdi menyatakan, di UU Minerba dan aturan turunannya, tidak ada satu pun ketentuan larangan ekspor. Hanya ada kewajiban pengolahan dan pemurnian yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) operasi, IUP lain, ataupun IUP khusus pengolahan dan pemurnian.
“Sehingga IUP yang tidak bisa melakukan pemurnian sendiri, maka dia bisa bekerja sama dengan pemegang IUP lainnya.” (ZIZ)