Jakarta, TopBusiness – PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) merupakan perusahaan yang memiliki aktivitas usaha sebagai Penyaluran Kredit di mana 90% disalurkan ke sektor Usaha Produktif UMKM dan 10% ke sektor Kredit Konsumtif melalui ASN, dan Perangkat Desa. Selain itu sebagai Penghimpunan Dana pihak ketiga melalui produk tabungan dan deposito.
Sebagai salah satu BUMD, PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) mencatatkan kinerja luar biasa. PT BPR Bank Daerah Karanganyar dicatat demikian dikenal oleh masyarakat selama 5 tahun terakhir, sebagai bank yang memiliki reputasi bagus, karena memiliki ketentuan tegas di mana ada karyawan yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai jenis pelanggarannya. Perusahaan bahkan juga mencatatkan diri sebagai BUMD yang paling berani mengeluarkan karyawan yang melakukan pelanggaran berat. Semua ini dilakukan demi memperkuat reputasi bank terhadap kepercayaan masyarakat.
Kinerja luar biasa, juga dibuktikan dengan tingginya pertumbuhan bisnis selama 5 tahun terakhir seperti Asset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit yang Diberikan (Penyaluran pinjaman) serta laba perusahaan. Semua mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Asset misalnya. Pada tahun 2022 sebesar 501.786.689.153. Tahun 2023 naik menjadi 533.219.313.475. Dana Pihak Ketiga tahun 2022 sebesar 406.725.962.691. Tahun 2023 naik menjadi 463.893.554.305. Untuk Kredit yang Diberikan, tahun 2023 sebesar 458.211.789.494 dan tahun 2023 naik menjadi 473.943.620.304.
Di samping itu, PT BPR Bank Daerah Karanganyar berhasil torehkan nilai GCG berdasar Laporan Self Assessment (OJK) tahun 2022 dengan nilai 2,00 atau memiliki predikat Baik. Demikian pula pada tahun 2023, perusahaan juga berhasil torehkan nilai GCG yang sama sesuai Laporan Self Assessment (OJK) tahun 2023, atau memiliki predikat Baik.
Menurut Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Karanganyar Dr. H. Haryono, SE., MM, dalam penjurian TOP GRC 2024, semua raihan tersebut tidak lepas dari keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan GRC Terintegrasi. Perusahaan dicatat berhasil mengimplementasikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan kepatuhan (GRC) secara tepat.
Implementasi Tata Kelola pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar misalnya mencakup sejumlah Kebijakan, Prosedur dan Peraturan diantaranya Peraturan OJK yang saling Terkait yaitu POJK No. 4 atau POJK. 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Selain itu, SEOJK No. 6 atau SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR dan POJK No. 13 atau POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
Sementara itu implementasi Manajemen Risiko adalah dihadirkannya budaya peduli risiko pada seluruh lini Bank. Penghadiran budaya peduli risiko ini, diwujudkan dengan pengembangan ling-kungan atau tata kelola yang kondusif dan pengelolaan risiko yang efisien dan efektif. Setiap kepala bagian bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan Manajemen Risiko secara terbuka, proaktif, efektif dan efisien di unit kerjanya.
Menurut Haryono kembali, kinerja luar biasa yang dihadirkan selain dari keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan GRC Terintegrasi, juga karena keberhasilan perusahaan dalam menghadirkan Teknologi Informasi dalam mendukung Pengelolaan Bisnis. Perusahaan dicatat berhasil mengembangan TI yang berfokus pada upaya mengoptimalkan dukungan IT terhadap proses bisnis, Operasional dan pengendalian intern (Kecepatan dan Kemudahan Layanan). Salah satunya dengan mengembangkan fitur-fitur dan daya dukung core banking system terhadap proses kerja sehingga memberikan efisiensi dan efektifitas.
Di mana selanjutnya, setiap unit kerja wajib menggunakan TI dalam proses kerja dan menarik data melalui system informasi Manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen dalam merencanakan penetrasi TI dalam proses Operasional.
Dengan keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan GRC Terintegrasi dan menghadirkan Teknologi Informasi dalam mendukung Pengelolaan Bisnis pula, banyak capaian lain yang dihadirkan perusahaan. Seperti misalnya, PT BPR Bank Daerah Karanganyar dicatat menjadi sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah memiliki (Pedoman Perilaku Karyawan). PT BPR Bank Daerah Karanganyar bahkan berhasil membentuk Komite Penanganan Pelanggaran (KPP) terhadap indikasi Fraud maupun melakukan pelanggaran.
Selain itu, PT BPR Bank Daerah Karanganyar juga berhasil menghadirkan Program MUSTIKA (Memajukan Usaha Wanita Karanganyar) dengan memberikan permodalan berupa pinjaman (financial capital) untuk usaha minimal 2 juta rupiah tanpa jaminan dan tanpa bunga, serta memberikan pelatihan peningkatan atau pengembangan usaha seperti pembukuan sederhana untuk pengelolaan manajemen keuangan yang sederhana maupun dalam pemasaran atas produk agar kompetitif diminati oleh masyarakat.
Editor: Busthomi