Jakarta, TopBusiness – Direktur Utama Irmawati menyebut penerbitan surat utang di tahun 2025 memang masih diwarnai banyak risiko yang akan menghambat penerbitan surat utang tersebut. Baik itu risiko eksternal maupun risiko internal. Meskipun memang factor-faktor yang mendorongnya juga cukup kuat. Makanya, Pefindo melihat penerbitan surat utang di 2025 nanti titik tengahnya di angka Rp143,29 triliun.
“Penerbitan baru surat utang di tahun 2025 nanti diperkirakan akan berkisar antara Rp139,29 triliun hingga Rp155,43 triliun. Namun dengan titik tengah berada di angka Rp143,91 triliun,” tutur Irmawati dalam acara Media Forum Pefindo, secara daring, Rabu (11/12/2024).
Kata dia, beberapa pendorong yang bisa menjadikan penerbitan surat utang akan tinggi adalah, pertama, kebutuhan refinancing diperkirakan masih tinggi seiring dengan nilai surat utang jatuh tempo yang masih besar, dengan proyeksi di rentang Rp150,07 – 155,66 triliun. Ini pasca tingginya penerbitan bertenor pendek di tahun 2024 lalu.
“Kedua, aktivitas sektor riil diperkirakan relatif menguat. Karena pertumbuhan ekonomi diperkirakan terdorong oleh kebijakan pemerintah yang lebih ekspansif, dengan inflasi yang diperkirakan masih terkendali,” katanya.
Kemudian yang ketiga, adanya suku bunga acuan yang lebih rendah sejalan dengan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter. Keempat, likuiditas Lembaga Keuangan yang semakin ketat juga mendorong perusahaan mencari alternatif dana yang relatif murah, seperti obligasi korporasi, untuk mendukung leverage keuangan dan permintaan bisnis.
“Ini juga menjadi dorongan bagi lembaga keuangan untuk mencari sumber dana baru untuk disalurkan menjadi kredit atau pembiayaan,” katanya.
Kelima, adanya premi yang diperkirakan relatif melandai, seiring dengan leverage keuangan yang membaik akibat suku bunga yang relatif lebih rendah.
Adapun untuk tahun ini, sebut dia, penerbitan Surat Utang antara Januari hingga November 2024 saat ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 lalu yaitu mencapai Rp130,18 triliun. Sementara untuk periode Januari hingga Novovember 2023 sebanyak Rp120,60 Triliun atau meningkat 7,94% (YoY).
Namun begitu, ditegaskan Irmawati, yang perlu diwaspadai adalah, masih banyak risiko yang dapat menghambat penerbitan surat utang itu. Beberapa risiko itu adalah, pertama, Risiko Geopolitik masih diperkirakan tinggi seiring dengan perang yang masih berlanjut, membuat pasar lebih volatile dan preminya juga yang lebih besar.
Kedua, potensi fluktuasi nilai tukar yang bisa saja terjadi seiring dengan kemungkinan pelonggaran moneter di negara maju (utamanya di AS) yang lebih lambat akibat ekonomi yang masih kuat dan risiko inflasi yang lebih kaku.
Ketiga, untuk yield yang bisa saja cenderung kaku untuk turun seiring dengan rencana penerbitan surat utang pemerintah yang akan lebih besar. Lalu, keempat, persaingan dari instrumen substitusi seperti SRBI & SUN, akan dapat membayangi dan membuat penyerapan penerbitan masih kurang maksimal.
“Dan kelima, investor utama yang cenderung untuk menghindari peringkat tertentu, missal untuk peringkat BBB ke bawah dan juga sektor tertentu. Ini membuat risiko penerbitan dari peringkat dan sektor tersebut terbatasi,” terang Irmawati.
Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto menambahkan, untuk realisasi penerbitan surat utang korporasi juga relative tertekan di saat supply obligasi Pemerintah tinggi. Kata dia, penerbitan surat utang oleh Pemerintah yang tinggi, baik itu dari Bank Indonesia melalui SRBI maupun Kemenkeu melalui SBN, telah menimbulkan dampak terhadap pasar surat utang korporasi dan berisiko menimbulkan crowding out jika sisi permintaan tidak dapat menyerap dan mengimbangi tambahan pasokan.
Kemudian, risiko crowding out muncul ketika dana yang tersedia bagi pasar surat utang korporasi terbatas akibat persaingannya dengan instrument yang relatif “risk-free” dari pemerintah
“Ada juga factor crowding out membuat suku bunga kaku untuk turun dan biaya investasi menjadi lebih mahal, mengurangi minat perusahaan untuk menerbitkan surat utang. Dan sejauh ini, kepemilikan investor institusi domestik cenderung melandai seiring mulai terbatasnya daya serap mereka,” tegas Suhindarto.