Jakarta- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah mencairkan bantuan sosial kepada lebih dari 40.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik dalam skema Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT).
Dari jumlah tersebut, 34.000 KPM menerima bantuan sosial berskema PKH, berupa uang tunai senilai Rp 1,890.000 per KPM per tahun yang dibagi pembayarannya per triwulan. Sedangkan 22.000 KPM menerima bantuan sosial BPNT berupa beras dan gula senilai setara Rp 110.000 per KPM per bulan. Dalam jumlah itu, terdapat sekitar 16.000 KPM yang merupakan penerima bansos PKH dan BPNT.
Direktur Government and Institutional Bank Mandiri, Kartini Sally mengatakan dalam penyaluran program bansos ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses program ini.
“Kami juga ingin membantu pemerintah mendapatkan data yang akurat terkait masyarakat kurang mampu,” ungkap Kartini dalam siaran pers, Senin(1/5/2017).
Dikatakannya, hingga akhir tahun ini, Bank Mandiri berencana akan menambah penyaluran bantuan sosial dengan skema PKH kepada sekitar 1 juta KPM. Adapun untuk bantuan sosial BPNT akan disalurkan perseroan kepada 3 juta KPM di 23 wilayah propinsi di Indonesia. Penerima bansos PKH juga merupakan penerima BPNT.
Dalam penyaluran bantuan sosial ini, Bank Mandiri akan melibatkan e-warung dan agen Rumah Pangan Kita (RPK) serta sekitar 10.000 agen bank di wilayah-wilayah yang menjadi target penyaluran. Para agen bank tersebut akan mendapatkan pelatihan serta pemantauan terkait mekanisme pencairan bantuan dengan memanfaatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan mesin EDC. Nantinya setiap agen akan melayani sekitar 250 KPM.
Khusus pada program BPNT, Kartini mengungkapkan, pihaknya juga bekerjasama dengan pihak kelurahan setempat dan Bulog terkait pendampingan KPM serta pengadaan bahan pangan bersubsidi seperti beras dan gula.
“Agen-agen bank ini juga memberikan layanan keuangan tanpa kantor cabang bank kepada masyarakat yang belum memiliki akses kepada layanan keuangan untuk transaksi perbankan terbatas. Harapannya, para agen ini juga dapat meningkatkan literasi keuangan KPM sehingga dapat mendukung program inklusi finansial,” jelas Kartini.(az)