Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat telah Menunjuk Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa (OJK) untuk masa jabatan 2017-2022 dan enam calon terpilih Anggota Dewan Komisioner lainya. Namum terkait posisi calon terpilih itu akan ditentukan dalam rapat pertama anggota Dewan Komisioner OJK terpilih setelah pelantikan pada Juli 2017.
Salah satu Anggota Dewan Komisioner OJK terpilih, Nurhaida telah mengemukakan niat untuk melanjutkan jabatan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. “ Waktu mencalon diri, sata mendaftar sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,”Jawab dia ketika ditanya posisinya nanti, Jakarta, Selasa(13/6/2017).
Ia menjelaskan, dalam UU OJK menyebutkan dalam pemilihan komisioner OJK, DPR hanya memilih dan menentukan Ketua Dewan Komisioner OJK . Sedangkan, untuk posisi lainnya akan ditentukan dalam rapat pertama anggota dewan komisioner OJK.
Seperti diketahui dalam Calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI menyampaikan, dirinya memasang target 180 emiten baru dalam lima tahun mendatang.
“Dalam ranga pendalaman pasar, perlu adanya tambahan 180 emiten baru hingga 2022 mendatang,” ucap dia, di gedung Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Ia mengakui, pertumbuhan jumlah emiten dalam lima tahun kebelakang hanya 20 emiten baru pertahun, namun diharapkan dalam lima tahun mendatang akan mencapai 36 emiten pertahun. Peningkatan pertumbuhan itu sudah mulai terlihat pada tahun ini.
“Hingga Mei 2017, sudah ada delapan emiten baru, dua perusahaan sudah mendapatkan pernyataan efek dan enam perusahan mendapatkan pernyataan pre efektif,” kata Nurhaida yang saat ini menjabat sebagai kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.
Jika kembali terpilih, ia akan melakukan beberapa hal untuk meningkatkan jumlah emiten. Pertama, pendaftaran penyataan pre efektif menggunakan e-registrasi. Dengan cara ini diharapkan, calon emiten dari daerah tidak perlu ke Jakarta untuk mendaftarkan.
“Ini akan menghemat biaya bagi calon emiten,” kata dia.
Kedua, lanjut dia, akan bekerjasama dengan perbankan untuk mendorong Debitur dengan nilai diatas Rp1 triliun untuk menggalang dana melalui penawaran umum perdana, khususnya bagi debitur korporasi belum terbuka.
Ketiga, bekerjasama dengan dengan kementerian ESDM untuk mendorong perusahaan pertambangan asing untuk IPO.
“Terutama perusahaan tambang asing yang sahamnya sudah tercatat di bursa luar negeri,” ucap dia.
Terakhir, jelas dia, mendorong anak usaha Badan usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).(az)