Jakarta, TopBusiness – PT BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) berkomitmen untuk selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik. Ini sebagai upaya untuk melaksanakan aturan dan standar yang berlaku sehingga makin meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat, khususnya nasabah.
Dalam sesi pemaparan materi berjudul ‘Lebih Dekat dan Bermanfaat Untuk Masyarakat’, Direktur Utama Fasihul Islam, menyatakan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, tengah menjajaki kemungkinan penambahan jumlah direksi dan komisaris, seiring dengan ketersediaan modal inti perseroda.
“Memang kami akui terkait dengan tata kelola. Di sini BPRS Patriot sudah dua tahun masih belum memenuhi pemenuhan tata kelola yang sebagaimana diamanatkan oleh POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Dikarenakan, ketersediaan struktur organisasi perusahaan yang belum memenuhi standar POJK, yang semestinya dengan modal inti di atas Rp 80 miliar, direksi minimal tiga orang. Saat ini, masih dua orang. Dan yang semestinya, komisaris tiga orang, masih dua orang,” kata Fasihul kepada Dewan Juri TOP BUMD Awards 2025 yang berlangsung dalam jaringan melalui aplikasi zoom meeting, di Jakarta, Senin (24/02/2025).
Namun demikian, dirinya menyadari bahwa kurangnya posisi di jajaran direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan pemegang saham pengendali, dalam hal ini Pemerintahan Kota Bekasi.
“Hal ini tentunya tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemegang saham pengendali, yang mana kita ketahui bahwasannya di tahun 2024 itu adalah tahun politik. Jadi, secara strategis tidak memungkinkan bagi BPRS Patriot untuk mengusulkan secara simultan terkait dengan proses-proses open bidding yang ada. Dikhawatirkan terjadinya pemerintahan nanti ada perbedaan pandangan kembali. Dan itu tidak mungkin untuk kita lakukan. Itu yang menjadi kendala,” beber Fasihul.
Dalam konteks untuk mengisi kekurangan posisi di jajaran direksi dan komisaris, manajemen tetap berkomitmen untuk mendapatkannya, apalagi sudah ada Pemerintahan Kota yang baru. Selain, untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Insya Allah, kami berkomitmen di tahun 2025. Ini sebagaimana sudah diamanatkan baik oleh akuntan publik yang sudah meng-audit BPRS Patriot, maupun pengawasan yang dilakukan OJK melalui pengawasnya. Kami Insya Allah sudah membuat action plan untuk ketersediaan struktur organisasi tersebut di tahun 2025 ini,” kata Fasihul.
Bahkan lebih jauh, perseroda bertekad untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dengan dukungan struktur organisasi tata kerja atau SOTK, dengan dilandasi para talenta yang terus mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
“Selain itu, kami juga berkomitmen untuk terus menerapkan tata telola, tidak terlepas dari ketersediaan SOTK yang ada. Kami secara pemenuhan SOP (Standard Operating Procedure), pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, pemenuhan peningkatan kualitas SDM yang ada di BPRS Patriot, terus kami tingkatkan, menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Saat ini ketentuannya secara bersamaan, simultan terus berkembang, dan sangat update sekali dengan perkembangan ketentuan, baik dari Permendagri-nya maupun POJK,” ungkap Fasihul.