Jakarta, businessnews.id — Sejumlah Bank Pembangunan Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) tengah mengusulkan perubahan BRC (BPD Regional Champion), hal itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis bank daerah saat ini.
Menurut Ketua Umum Asbanda Eko Budiwoyono, tahun 2014 merupakan tahun terakhir pencapaian target yang tertuang dalam BRC. “Sehingga hal ini perlu kita diskusikan lagi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai regulator,” terang Eko, di Jakarta, hari ini.
Ada tiga pilar yang menjadi fokus perhatian BRC, yakni pertama, ketahanan kelembagaan yang kuat. BPD berkomitmen untuk meningkatkan permodalan, meningkatkan efisiensi, guna mencapai tingkat profitabilitas yang memadai. Sehingga dapat memberikan kredit dengan suku bunga yang kompetitif kepada masyarakat.
Kedua, dalam perannya sebagai agent of regional development, BPD menargetkan porsi yang lebih besar untuk kredit pada sektor-sektor produktif dan meningkatkan fungsi intermediasi, khususnya usaha mikro, kecil, dan, menengah (UMKM). Itu melalui kerja sama dengan BPR, baik melalui linkage program maupun menjadi apex bank (bank jangkar).
Pilar ketiga, sebagai bentuk peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat, BPD akan memiliki program standardisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditunjang perluasan jaringan kantor untuk mendukung terwujudnya sistem keuangan yang inklusif (financial inclusion) dengan meningkatkan akses seluas-luasnya ke masyarakat setempat. Itu melalui penciptaan produk dan jasa yang semakin variatif dan unggul.
Sementara, Direktur Utama BPD Aceh, Busra Abdulah, menyampaikan bahwa persoalan permodalan tidak perlu ditata ulang. Namun, terkait dengan portofolio kredit yang mensyaratkan bahwa di tahun 2014 pemberian kredit pada sektor produktif dan konsumsi berbanding 40: 60 persen, kelihatannya tidak akan tercapai oleh semua BPD.
Sebab selama ini pangsa pasar andalan BPD umumnya adalah konsumtif sehingga untuk mencapai target itu perlu waktu lima tahun lagi tambahnya.
Adapun Direktur Utama BPD Nusa Tenggara Timur, Daniel Togu Dedo, menilai bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya pengaturan penguatan permodalan BPD. Sebab selama ini kelemahan BPD pada titik permodalan.
Ia mengusulkan untuk mengatur ulang deviden off atau pembagian deviden kepada Pemilik BPD: sebaiknya kurang dari 50 persen. “Selama ini banyak yang lebih dari 50 persen,” terangnya.
Dengan pengaturan itu akan menjadi return earning atau laba ditahan untuk kebutuhan ekspansi. Namun hal ini tidak mudah karena banyak daerah yang mengandalkan BPD sebagai sumber PAD (pendapatan asli daerah). “Nah, ini lah. Kita perlu cari formula yang pas,” kata Daniel. (ZIZ)