Jakarta, TopBusiness – Amerika Serikat (AS) mengkritik kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia, khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan National Payment Gateway (GPN) melalui Laporan National Trade Estimate (NTE) 2025.
AS memprotes kebijakan tersebut sebagai salah satu hambatan hingga Indonesia dikenakan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.
Kritik yang dilayangkan oleh AS utamanya karena kebijakan tersebut dalam proses pengembangannya membatasi kepemilikan asing di Indonesia. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menilai, Indonesia cenderung menyusun kebijakan tanpa melibatkan pelaku industri internasional, terutama dari Negeri Paman Sam.
“Namun di balik protes AS, Indonesia memiliki alasan kuat untuk mempertahankan QRIS sebagai bagian dari strategi kedaulatan ekonomi, keamanan data, dan inklusi keuangan,” ujar Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/4/2025).
Achmad mengatakan, isu tersebut bukan hanya soal tata kelola regulasi semata. Tetapi mengenai isu strategis yang lebih esensial sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Pertanyaan besarnya, bagaimana negara berkembang seperti Indonesia bisa menjaga kepentingan nasionalnya di tengah tekanan globalisasi yang kerap didominasi kepentingan korporasi multinasional?” tuturnya.
Achmad menerangkan QRIS telah menjadi tulang punggung transaksi digital di Indonesia, dengan lebih dari jutaan merchant dan ratusan juta pengguna aktif pada 2025. QRIS tidak semata teknologi pembayaran berbasis kode QR, tetapi merupakan infrastruktur publik digital yang menyatukan berbagai metode pembayaran elektronik agar kompatibel secara nasional.
BI sendiri melahirkan QRIS adalah untuk menyederhanakan sistem pembayaran, menurunkan biaya transaksi, serta memperluas jangkauan layanan keuangan formal terutama bagi UMKM serta masyarakat pedesaan di seluruh pelosok negeri.
“Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana inklusi keuangan menjadi tantangan utama, QRIS telah menjadi salah satu katalis penting dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan BI yang sejak 2019 memastikan seluruh transaksi QR code mengikuti standar nasional,” jelasnya.