Jakarta, TopBusiness – Bank Dunia menyebut, mayoritas atau 60,3 persen masyarakat Indonesia pada 2024 masih tergolong miskin, bila dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas.
Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Artinya 60,3% atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin.
Bank Dunia mengkategorikan Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023. Hal itu disebut Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi 10 April 2025.
Untuk diketahui, Bank Dunia menggunakan hitungan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar US$ 6,85 per hari atau sekitar Rp 115.000 per hari dengan asumsi kuras Rp 16.780 per dolar AS.
Bila dibandingkan negara di ASEAN, persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara, setelah di posisi pertama adalah Laos dengan persentase penduduk miskin sebesar 68,9%.
Adapun jumlah penduduk miskin Indonesia juga lebih tinggi bila dibandingkan negara ASEAN lainnya, yakni Malaysia 1,3%, Thailand 7,1,% Vietnam 18,2%, dan Filipina 50,6%. Sebagai catatan, Bank Dunia tidak memasukan data kemiskinan dari Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar.
Meski demikian, Bank Dunia memperkirakan, angka kemiskinan di Indonesia akan menurun menjadi 58,7% pada 2025, turun menjadi 57,2% pada 2026, dan turun menjadi 55,5% pada 2027.
Proyeksi menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut apabila Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi hingga setidaknya 6%. Bank Dunia menyebut, Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2023 dan bertujuan untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
“Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menargetkan 8% pada tahun 2029 melalui investasi yang lebih tinggi. Sementara permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, mempercepat pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko pemanasan berlebihan,” tulis laporan tersebut yang dikutip Rabu (30/4/2025).
Di sisi lain, Bank Dunia juga mencatat angka kemiskinan Indonesia hanya mencapai 16,6% pada 2024, apabila dilihat berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah. Persentase tersebut setara dengan 44,4 juta penduduk.
Menanggapi laporan Bank Dunia tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah Indonesia memiliki ukuran tingkat kemiskinan sendiri. “Pemerintah kan punya angka, yang standarnya kan ada,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Sebagaimana diketahui, tingkat kemiskinan di Indonesia dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengacu pada standar garis kemiskinan garis kemiskinan September 2024 adalah sebesar Rp 595.242 per kapita per bulan
Meski begitu, Airlangga mengakui standar garis kemiskinan itu memang kini tengah ditinjau lagi oleh pemerintah. Namun, ia belum merincikan lebih lanjut mengenai rencana perubahan standar garis kemiskinan itu, apakah menyesuaikan dengan standar negara berpendapatan menengah tinggi atau lainnya. “Akan kita review lagi,” ucap Menko Perekonomian.