Jakarta, TopBusiness – Kepedulian sosial perusahaan atau CSR PT Insani Baraperkasa dimulai melalui kajian rona awal lingkungan. Sehingga, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) dapat sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
Saat sesi pendalaman materi presentasi, Kepala Teknik Tambang PT Insani Baraperkasa, Dr. Ir. H. Agus Wiramsya Oscar, ST., M. Sc., MT., CPI., IPU, atau dengan sapaan akrab Oscar, menjabarkan seputar upaya perusahaan dalam memulai sebuah inisiatif strategis CSR dengan lingkungan-sosial masyarakat di lingkar satu.
“Jadi, kami lakukan adalah studi rona awal. Yang pertama, saat masuk kami lakukan adalah studi rona awal. Rona awal dari tata kelola lingkungan, rona awal dari kondisi sosial,” kata Oscar kepada Dewan Juri TOP CSR Awards 2025, yang berlangsung secara online melalui aplikasi zoom meeting, di Jakarta, hari ini.
Dengan mendapatkan data dari kajian rona awal lingkungan, maka dapat diuji seberapa besar tingkat dampak yang dihasilkan setelah program CSR dilaksanakan. Kajian rona awal lingkungan sendiri merupakan sebuah proses pengumpulan dan analisis data mengenai kondisi lingkungan di suatu lokasi sebelum proyek dimulai.
Menurut Oscar, setelah program CSR dilaksanakan maka akan terlihat SROI. “Maka, untuk menguji apa yang sudah kami lakukan, belakangnya kami lakukan SROI (social return of investment) terhadap rona awal yang dulu dilakukan. Jadi, kita tahu persis sebelum kita masuk, tentu harus tahu rona awal terkait dengan rencana yang akan kita buka,” papar dia.
Lalu dirinya menjelaskan seputar rona awal lingkungan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan didasari data rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM).
“Pada saat membuat rencana induk PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat), kami harus lakukan itu. Ini dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ini dokumen tahun 2023-2024. Jadi, setiap ada perubahan kami tentu taat dengan aturan, merevisi rencana induk,” kata dia.
Dalam RIPPM juga tergambar bagaimana situasi dan kondisi masyarakat sebenarnya, karena sebelumnya dilakukan konsultasi publik. Pada gilirannya, dapat diputuskan program CSR yang tepat sasaran dan tepat guna.
“Jadi, sebenarnya pada saat mengukur, kami sudah punya rencana induk pengembangan. Ini contoh-contoh saja, apa rekomendasi-rekomendasinya? Biasanya kami akan melakukan hearing atau konsultasi publik begitu yah, antara satu desa, dusun sampai ke RT-RT. Pasti kami lakukan seperti itu. Nah, ini konsultasi publik untuk masing-masing desa atau masing-masing dusun. Jadi, kita tahu persis apa yang kita masuki ini. Jadi, kami masuk ke dalam suatu daerah yang pertama dilakukan adalah melihat potensi yang ada di sana, kemudian sosial dengan baseline study,” ungkap Oscar.
Lebih dari itu, menurut Oscar, pihaknya juga memiliki fasilitas desa atau fasdes. “Apa itu fasilitas desa? Jadi, punya kami. Jadi, setiap tahun kami akan melakukan hearing dengan DPRD. Di DPRD itu, mereka akan mengungkapkan program apa saja yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang kemudian diturunkan ke masing-masing desa tersebut, yang tidak tercover dengan nilai-nilai projek pemerintah. Di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-Red), setiap tahunnya disisir. Karena kita tidak ingin mengganti fungsi pemerintah daerah,” ungkap dia.
Ditegaskan Oscar, RIPPM akan disetujui jika karakter dari masing-masing desa itu punya nilai trust. Maka, seperti yang kami sampaikan tadi, tidak semua desa mempunyai karakter yang sama. “Ada pengembangan daun kelor, maka kami kembangkan desa daun kelor, ada yang peternakan, maka kami kerja plasma dengan peternak,” ujarnya.