Jakarta, TopBusiness – PT Meulaboh Power Generation atau MPG menilai prinsip-prinsip governance, risk management and compliance alias GRC merupakan sebuah kunci dalam menjalankan bisnis proses untuk menciptakan bisnis berkelanjutan.
“Jadi pandangan manajemen, kita mengenai sustainable business perusahaan yaitu hubungan antara GRC dan bisnis berkelanjutan. Ini dalam MPG bahwa GRC (governance, risk management, and compliance) merupakan landasan kunci bagi perusahaan untuk mencapai bisnis berkelanjutan, yaitu dengan membangun sistem GRC yang komprehensif,” kata Prawira Yudha sebagai Legal Advisor MPG, untuk Dewan Juri dalam penjurian TOP GRC Awards 2025, berlangsung di Jakarta secara online melalui aplikasi zoom meeting, hari ini.
Dia menekankan dengan membangun sistem GRC yang komprehensif, maka perusahaan dapat secara efektif mencegah risiko, memastikan operasional yang patuh, dan mendukung upaya perusahaan dalam bidang tanggung jawab sosial, perlindungan lingkungan, serta mendorong keberlanjutan bisnis.
Lebih dari itu, perusahaan memiliki aspek kebijakan. “ Lalu, kami juga menilai dari aspek kebijakan yaitu meningkatkan sistem pengendalian risiko dan kepatuhan, membentuk budaya kepatuhan, mendorong keselamatan kerja, dan melaksanakan tanggung jawab sosial,” ungkap Yudha, panggilan akrabnya.
Yudha memberikan contoh kebijakan dan implementasi GRC. PT MPG, lanjutnya, memiliki komitmen untuk menjadikan pelayanan sebagai pusat pengembangan operasional perusahaan, dengan menekankan dukungan dan layanan hukum, serta mencegah dan mengatasi risiko hukum. “Jadi, PT MPG selalu membangun mekanisme pencegahan risiko perusahaan yang berfokus pada pencegahan dini dan pengendalian proses, dengan penanggulangan pasca-insiden sebagai pelengkap, guna terus meningkatkan tingkat pengelolaan perusahaan berdasarkan hukum,” papar dia.
Dalam hal implementasi GRC, menurut Yudha, poin pertama dilakukan PT MPG adalah memperkuat konstruksi sistem perusahaan. Perusahaan telah merumuskan rencana konstruksi sistem, memperjelas langkah-langkah konstruksi sistem, menstandardisasi proses “penghapusan, modifikasi, dan pembentukan” sistem, dan menyusun versi bahasa Mandarin dan Inggris dari sistem manajemen yang berlaku untuk semua karyawan Tiongkok dan Indonesia.
Lanjut Yudha menyebut poin kedua, yaitu perusahaan terus mempromosikan layanan hukum. “Pertama, dengan melakukan pekerjaan dengan baik dalam peninjauan hukum terhadap peraturan dan ketentuan perusahaan untuk memastikan bahwa persyaratan hukum dan ketentuan eksternal terintegrasi ke dalam peraturan dan ketentuan perusahaan untuk memastikan legalitas sistem,” kata dia.
“Kedua, lakukan pekerjaan dengan baik dalam peninjauan kontrak untuk menghindari risiko hukum. Semua kontrak yang ditandatangani pada tahun 2024 telah ditinjau secara hukum. Ketiga, lakukan pekerjaan yang baik dalam peninjauan hukum atas keputusan-keputusan penting untuk mengawal keputusan-keputusan bisnis perusahaan,” paparnya.
Lalu Yudha menyebut poin ketiga yaitu pihaknya memperkuat pekerjaan manajemen risiko perusahaan yang dikombinasikan dengan situasi aktual, risiko-risiko utama proyek-proyek PT MPG dikelola oleh TOP10. Sebuah kelompok pimpinan mitigasi risiko dengan ketua dan manajer umum sebagai pemimpin kelompok telah dibentuk untuk secara berkala memahami situasi mitigasi risiko proyek, meninjau rencana-rencana mitigasi risiko proyek, dan memberikan panduan dan penerapan yang komprehensif untuk mitigasi risiko.