Jakarta, TopBusiness – Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif menilai peran negara saat ini dinilai tak mampu untuk mengatasi kemiskinan. Alih-alih mau menyejahterakan, sekadar mengentaskan kemiskinan saja tak mampu.
“Dengan kualitas pejabat negara yang seperti itu, tak akan mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Apalagi levelnya menciptakan kesejahteraan social. Istilahnya kalau menciptakan kesejahteraan social itu bukan lagi hanya dimobilisasi negara,” tegas dia di acara Sarasehan Tokoh Bangsa Dompet Dhuafa akan menggelar bertema “Merajut Kebersamaan, Mewujudkan Merdeka dari Kemiskinan,” Rabu (13/8/2025), di Jakarta.
Sejauh ini, kata dia, konsep universal welfare state itu hanya terjadi seperti di negara-negara Skandinavia yang memang terkenal masyarakatnya memiliki indeks kebahagiaan paling tinggi.
“Di sana, universal welfare state itu memang agen negara itu berperan penting. Tapi kalau di Indonesia itu boleh dibilang rezim campuran. Sehingga untuk menciptakan kesejahteraan ini ada porsi negara, pasar, dan komunitas,” katanya.
Komunitas yang dia maksud adalah, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, bahkan Dompet Duafa. Makanya, kata dia, komunitas tersebut justru lebih terlatih dari negara. “Karena memang usia mereka (Muhammadiyah/NU) sudah lama. Jadi negara harus berlajar sama komunitas. Jadi di Indonesia ini pusat kesejahteraan tidak bisa dimobilisasi negara,” terang dia.
Sialnya, lanjut dia, kondisi saat ini, boro-boro pemeritah mau menyejahterakan rakyatnya, dana negara saja semuanya ditilap dan dikorup di setiap tikungan. “Bagaimana mau mensejahterakan kehidupan bangsa?” cetus dia.
Diapun menyerankan beberapap hal untuk bisa menciptakan kesejahteraan itu. Pertama, pembangunan aspek mental dan karakter atau mindset pemerintah dan masyarakat yang bisa dibangun lewat pendidikan. Kemudian, tata kelola negara harus diperbaiki.
“Karena saat ini adanya pemilu yang mahal, biaya politik yang mahal, tidak bisa menggerus korupsi, yang ada malah menggerus sumber daya alam, dan memsikinakan rakyat politik kita ini. Padahal, ekonomi kita terutama dari sumber daya alam itu harus bisa diolah dengan inovasi untuk kesejahteraan rakyat. Jangan hanya garuk batubara, tapi dijual murah. Itu harus dikelola nilai tambahnya, sehingga lebih banyak orang yang menikmati dari sumber daya alam itu,” beber dia.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%.
Level kemiskinan ini jadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960 dengan jumlah orang miskin setara 23,85 juta orang.
“Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan kondisi September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, baru-baru ini.
BPS juga mengungkapkan pihaknya mengadopsi penghitungan baru untuk kemiskinan ekstrem dari Bank Dunia sebagai indikator. Metode tersebut berkaitan dengan penghitungan besaran Purchasing Power Parity (PPP), yaitu PPP 2017.
Dalam indikator ini, BPS mengategorikan penduduk miskin ekstrem bagi mereka yang pengeluarannya per kapita di bawah US$2,15 PPP per hari. Untuk diketahui, BPS menyebut pada Mei 2025 lalu, kurs US$1 PPP berada pada level Rp5.993,03.
Dengan acuan ini, maka BPS menetapkan batas garis kemiskinan adalah penduduk dengan penghasilan kurang dari Rp12.885,01 per orang dalam keluarga per hari. Dengan estimasi rata-rata penduduk per keluarga adalah 4,7 orang.
Maka setiap keluarga dengan penghasilan di bawah Rp60.559 per hari masuk dalam kelompok kemiskinan ekstrem.
Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta.
PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurs PPP berbeda untuk setiap negara.
Menyikapi data BPS ini, menurut Yudi, statistik itu bidang yang sangat rentan dari rekayasa. Jadi statistik itu mestinya harus disamapaikan dengan kondisi realistisnya. “Karena faktanya angka kemiskinan masih tinggi. Mestinya statistik di atas kertas dan realtasnya yang sebenarnya itu harus dilihat secara kongruen,” pungkas dia.
Di acara yang sama, Ahmad Juwaini, Ketua Pengurus Dompet Dhuafa menyampaikan, Indonesia, meski menjadi negara paling dermawan di dunia versi Charities Aid Foundation (CAF), masih menghadapi tantangan kemiskinan. Berdasarkan data BPS (Maret 2025), tercatat 23,85 juta jiwa hidup dalam kemiskinan, termasuk 2,38 juta jiwa dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Makanya, kata dia, acara ini bukan sekadar forum dialog, tetapi momentum untuk menyatukan langkah para tokoh bangsa, akademisi, pelaku usaha, lembaga filantropi, dan masyarakat sipil.
“Kita ingin mempertegas bahwa kemerdekaan sejati adalah saat seluruh rakyat terbebas dari belenggu kemiskinan. Melalui forum ini, kami berharap lahir komitmen bersama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara sistemik dan berkelanjutan dan juga peran filantropi,” ujar Juwaini.
Sebagai lembaga filantropi Islam yang telah berdiri lebih dari Catur Windu (32 tahun), Dompet Dhuafa memandang pentingnya sinergi lintas sektor. Data tahun 2024 menunjukkan, penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) mencapai Rp40,509 triliun secara nasional, dengan pertumbuhan 25,3% dibanding tahun sebelumnya.