Jakarta, TopBusiness – Di tengah gejolak ekonomi global, industri konstruksi Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Fluktuasi harga bahan baku, keterbatasan anggaran pemerintah, hingga tekanan untuk menghadirkan infrastruktur berkelanjutan menuntut perusahaan konstruksi untuk lebih adaptif. Sebagai salah satu BUMN strategis, PT Brantas Abipraya (Persero) memahami bahwa daya saing jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal dan portofolio proyek, tetapi juga oleh tata kelola perusahaan yang kokoh, manajemen risiko yang matang, serta kepatuhan yang konsisten.
Komitmen inilah yang ditegaskan kembali oleh Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, saat tampil dalam ajang penjurian TOP GRC Awards 2025 yang digelar Majalah Top Business secara daring pada 20 Agustus 2025. “Kami menjaga kualitas, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, melestarikan lingkungan, serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder,” ujarnya, menekankan bahwa implementasi Governance, Risk, and Compliance (GRC)sudah menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan.
Sejak berdiri pada 1980 sebagai kelanjutan proyek besar Sungai Brantas, Abipraya memang diposisikan tidak hanya sebagai kontraktor nasional, tetapi juga motor pembangunan. Empat dekade perjalanan perusahaan menunjukkan transformasi yang konsisten, mulai dari diversifikasi lini usaha hingga pendirian anak perusahaan energi terbarukan. Kini, dengan mengusung core value Akhlak sebagai pondasi, Abipraya ingin menegaskan bahwa keberlanjutan tidak sebatas jargon, melainkan strategi nyata.
Bagi Abipraya, GRC bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan pilar strategis untuk menjaga reputasi, memperkuat keuangan, dan memastikan keberlangsungan bisnis di tengah dinamika industri. Seperti ditegaskan Dian Sovana, “Harapan kami, Brantas Abipraya tidak hanya dikenal sebagai perusahaan konstruksi, tapi juga sebagai perusahaan yang bertanggung jawab—safe people, safe planet, safe profit.” Dengan bingkai ini, Abipraya berupaya menapaki jalan menuju BUMN unggul dan berkelanjutan.
Membangun Fondasi Tata Kelola yang Kokoh
Bagi PT Brantas Abipraya, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan fondasi untuk bertahan dan tumbuh di tengah persaingan industri konstruksi. Dengan status sebagai BUMN, Abipraya memikul tanggung jawab ganda: menghadirkan kinerja finansial yang sehat sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Untuk itu, GCG menjadi instrumen penting agar keseimbangan antara profit dan amanah publik dapat terjaga.
Penerapan GCG di Abipraya dijalankan melalui serangkaian sistem, regulasi, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Assessment GCG tahun 2023 menegaskan pencapaian tersebut dengan skor keseluruhan 88,517 atau predikat “Sangat Baik.”
Angka ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, tetapi juga konsistensi dalam memperbaiki kualitas governance secara berkelanjutan. Dari aspek Direksi hingga Dewan Komisaris, skor kepatuhan di atas 90 persen memperlihatkan peran organ perusahaan yang solid dalam mengawal arah strategis.
“Skor ini mencerminkan keseriusan kami dalam memastikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran selalu menjadi pedoman,” jelas Dian Sovana. Ia menegaskan bahwa meski capaian ini sudah membanggakan, perusahaan tetap menyadari masih ada ruang peningkatan, terutama di aspek pengungkapan informasi dan transparansi publik.
Komitmen tersebut ditunjang dengan perangkat kebijakan yang lengkap: 9 kebijakan perusahaan, 192 petunjuk kerja, dan lebih dari 79 prosedur kerja. Semua dirancang agar aktivitas bisnis memiliki arah jelas, standar seragam, dan mekanisme evaluasi yang terukur. Penyusunan pedoman ini bukan semata rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari upaya menciptakan kultur tata kelola yang sehat di semua level organisasi.
Menurut Dian Sovana, penyederhanaan regulasi internal menjadi salah satu strategi penting. “Kami terus menyederhanakan agar sistem lebih ramping, efisien, dan mudah diterapkan di lapangan. Tujuannya sederhana: menjadikan Brantas Abipraya sebagai BUMN yang excellent dalam tata kelola,” ungkapnya.
Tidak berhenti di regulasi, implementasi GCG juga ditopang oleh fungsi pengawasan yang diperkuat. Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan peran check and balance dengan aktif, sementara Satuan Pengawasan Intern memastikan setiap unit operasional patuh terhadap pedoman yang berlaku. Transparansi informasi publik pun menjadi prioritas, terbukti dengan capaian indeks keterbukaan informasi publik (KIP) 98,5 poin pada 2024.
Dengan pijakan ini, Brantas Abipraya menegaskan diri sebagai BUMN yang menjadikan GCG sebagai budaya, bukan sekadar aturan. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi bukan lagi jargon, melainkan prinsip kerja yang melekat dalam setiap keputusan bisnis.
Mengelola Risiko, Menjaga Ketahanan
Dalam industri konstruksi, risiko adalah bagian tak terpisahkan dari setiap proyek. Fluktuasi harga material, perubahan desain mendadak, hingga ketidakpastian regulasi kerap menjadi tantangan yang bisa mengganggu jalannya bisnis. Menyadari hal itu, PT Brantas Abipraya menempatkan manajemen risiko bukan sekadar fungsi administratif, melainkan elemen strategis dalam pengambilan keputusan.
Sejak awal 2025, struktur manajemen risiko diperkuat dengan menempatkannya langsung di bawah Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko. Dengan dukungan tim yang terdiri dari Senior Vice President, Vice President, hingga Asisten Vice President, pengelolaan risiko kini terintegrasi erat dengan keuangan dan strategi korporasi. Langkah ini memastikan bahwa setiap keputusan bisnis memiliki basis analisis risiko yang komprehensif.
“Semua pihak di perusahaan memiliki peran dalam manajemen risiko. Kami sudah menggunakan sistem digital berbasis web bernama RISMA untuk monitoring risiko dari level proyek hingga direksi dan komisaris,” jelas Rinto Sugiarto, VP Operasi Divisi Operasi 3 PT Brantas Abipraya. Rinto menekankan bahwa pendekatan ini membuat Abipraya semakin siap menghadapi dinamika industri dengan respons yang cepat dan terukur.
RISMA, atau Risk Management Information System, menjadi tulang punggung baru dalam proses pengawasan risiko. Melalui dashboard interaktif, manajemen dapat memantau status risiko secara real-time: mulai dari risk register, risk appetite, hingga perubahan risiko yang sedang berlangsung. Bagi Abipraya, digitalisasi ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga membangun budaya risiko yang adaptif.
Pemetaan risiko dilakukan dengan matriks lima tingkat, mengukur kemungkinan dan dampak dari setiap potensi ancaman. Dari sana, teridentifikasi sembilan risiko utama—mulai dari naiknya harga pokok penjualan, risiko piutang tidak tertagih, hingga penyesuaian desain proyek Ibu Kota Negara (IKN). Setiap kategori risiko kemudian dikelompokkan ke dalam level rendah hingga tinggi, dengan strategi mitigasi yang berbeda.
“Kami tidak melihat manajemen risiko sebagai beban, tapi sebagai enabler. Dengan risiko yang terukur, keputusan bisnis menjadi lebih tajam dan akurat,” tambah Rinto.
Hasilnya terlihat dalam capaian Risk Maturity Level (RML) perusahaan. Sejak 2018, skor self-assessment meningkat konsisten, dan meski penilaian independen 2022 mencatat skor sedikit lebih rendah, Abipraya tetap berada di fase praktik yang solid. Bahkan roadmap peningkatan sudah disusun hingga 2029, dengan target mencapai level 4.0, yang berarti sistem manajemen risiko sepenuhnya matang dan berkelanjutan.
Model Three Lines of Defence juga menjadi pilar penting. Lini pertama terdiri dari fungsi operasional yang langsung menghadapi risiko, lini kedua dipegang unit manajemen risiko, dan lini ketiga oleh Satuan Pengawasan Intern. Struktur ini memastikan bahwa risiko tidak hanya dikelola di pusat, tetapi juga di seluruh lapisan organisasi, termasuk proyek di lapangan.
Dengan pendekatan terstruktur, berbasis data, dan diperkuat teknologi, Brantas Abipraya berupaya memastikan setiap potensi ancaman dapat dikelola sebelum berkembang menjadi krisis. Bagi perusahaan, manajemen risiko bukan sekadar kewajiban, melainkan tameng utama yang menjaga keberlanjutan bisnis.
Kepatuhan Sebagai Mandat dan Budaya
Bagi PT Brantas Abipraya, kepatuhan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk menjaga kredibilitas sebagai BUMN konstruksi yang dipercaya publik. Aturan ketat yang ditetapkan pemerintah, terutama Permen BUMN No. 2/2023 tentang Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan, menjadi acuan utama. Dari regulasi eksternal ini, Abipraya kemudian membangun kerangka kepatuhan internal yang terstruktur, mulai dari prosedur sistem manajemen kepatuhan hingga panduan persaingan usaha.
Dengan perangkat kebijakan ini, Abipraya berupaya memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai hukum, standar industri, dan kode etik perusahaan. “Kepatuhan bagi kami adalah bukti tanggung jawab moral sekaligus strategi untuk menjaga kesinambungan bisnis. Kalau tata kelola hanya berhenti di atas kertas, cepat atau lambat akan ada risiko reputasi maupun hukum yang mengintai,” jelas Dian Sovana.
Mekanisme kepatuhan dijalankan melalui siklus Plan–Do–Check–Action (PDCA). Tahap perencanaan memastikan kebijakan disusun selaras dengan regulasi. Implementasi dilakukan lewat sosialisasi dan komunikasi internal agar seluruh karyawan memahami aturan. Evaluasi rutin dijalankan oleh Divisi terkait, QHSSE, maupun Satuan Pengawas Intern. Sementara tindak lanjut diarahkan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem, sehingga perusahaan bergerak dalam siklus continuous improvement.
“Kriteria keberhasilan kami ada tiga: implementasi program kepatuhan, pembaruan kebijakan secara berkelanjutan, serta pengukuran efektivitas melalui monitoring dan audit,” tambah Dian Sovana. Ia menegaskan, kepatuhan tidak boleh statis. Regulasi selalu berubah, begitu pula dinamika industri. Karena itu, perusahaan harus adaptif, sigap memperbarui kebijakan, dan konsisten mengukur hasil implementasi.
Kepatuhan ini semakin diperkuat dengan perolehan berbagai sertifikasi ISO di bidang manajemen, termasuk SMK3. Audit internal dan eksternal dilakukan rutin, bukan sekadar formalitas, tetapi untuk menguji apakah standar benar-benar diterapkan di lapangan. Dari hasil itu, Abipraya terbukti mampu menjaga kredibilitasnya, menghindari potensi sanksi hukum, dan membangun budaya kepatuhan di semua lini organisasi.
Pada akhirnya, kepatuhan bukan sekadar syarat administratif bagi Abipraya. Ia telah berkembang menjadi bagian dari identitas perusahaan—sebuah budaya kerja yang memastikan setiap keputusan dan aktivitas bisnis selalu berada dalam koridor hukum, etika, dan keberlanjutan.
GRC untuk Bisnis yang Tangguh dan Berkelanjutan
Keberlanjutan bisnis saat ini tidak lagi sekadar soal meraih keuntungan jangka pendek, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara profit, people, dan planet. PT Brantas Abipraya menegaskan bahwa tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Capaian kinerja perusahaan dalam dua tahun terakhir menjadi bukti konkret. Tahun 2024, Abipraya membukukan pendapatan Rp13,58 triliun, tumbuh hampir 47 persen dibanding 2023. Laba bersih pun naik menjadi Rp225,83 miliar, melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Tidak hanya itu, opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih, menandakan keuangan yang dikelola secara solid dan transparan.
“Implementasi GRC yang konsisten telah membuat kami lebih tangguh menghadapi tantangan. Hasilnya terlihat jelas dalam kinerja keuangan maupun pengakuan publik yang kami terima,” ujar Dian Sovana. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan Abipraya bukan hanya hasil kerja teknis proyek, melainkan juga buah dari tata kelola yang terstruktur.
Dimensi keberlanjutan juga hadir melalui program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Abipraya menjalankan inisiatif penanaman pohon di area proyek PLTM Sako dan Padang Guci, yang tidak hanya berfungsi mencegah erosi dan menjaga kualitas air, tetapi juga mengurangi emisi karbon. Program ini dirancang dengan konsep circular economy, melibatkan masyarakat lokal, dan menyelaraskan tujuan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kami ingin agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan masyarakat,” tegas Dian Sovana. Baginya, keberlanjutan bukan jargon manajemen, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata yang bisa diukur dampaknya.
Keberhasilan implementasi GRC juga terlihat dari pengakuan eksternal. Abipraya telah mengantongi 167 penghargaan nasional, 14 rekor MURI, 8 sertifikasi ISO, serta predikat BUMN terbaik keterbukaan informasi publik 2023–2024. Bahkan, perusahaan mendapat pengakuan internasional sebagai The Water Company. Semua prestasi ini memperkuat posisi Abipraya sebagai perusahaan konstruksi yang berdaya saing global.
Dengan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang matang, serta budaya kepatuhan yang kuat, Abipraya menegaskan dirinya sebagai BUMN yang tangguh, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang. Seperti disampaikan Dian Sovana, “Harapan kami, Brantas Abipraya tidak hanya dikenal sebagai perusahaan konstruksi, tapi juga sebagai perusahaan yang bertanggung jawab—safe people, safe planet, safe profit.”