Jakarta, businessnews.id — Mobilitas dana kampanye perlu dikawal dengan baik karena menyangkut dana yang sangat besar. Dana bergulir Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 akan mencapai puluhan triliun Rupiah. Itu jauh lebih besar ketimbang akumulasi dana yang dilaporkan di laporan dana kampanye.
Menurut Pengamat Ekonomi dari Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, meskipun dana itu besar, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak sebesar Pemilu 2004 dan 2009 yang mencapai 0,3 persen sampai 0,5 persen. “Mungkin kali ini hanya di kisaran 0,1 persen sampai 0,3 persen. Karena makin ketatnya aturan Pemilu mengenai transparansi dan akuntabilitas. Jadi, caleg (calon legislatif) dan parpol (partai politik) lebih berhati-hati dalam mengelola dana kampanyenya,” ujar dia di Jakarta (3/4/2014).
Di sisi lain, ICW (Indonesia Corruption Watch) menilai parpol peserta Pemilu sejauh ini belum cukup serius dalam menyajikan laporan dana kampanye. Parpol dinilai sekadar memenuhi formalitas ketimbang bersungguh-sungguh melaporkan setiap Rupiah yang mengalir masuk ke kasnya.
“Padahal ibarat benih, parpol sebagai penyebar benih. Kalau ada benih busuk di situ, maka busuklah Pemilu,” ujar Koordinator ICW, Ade Irawan. Karena itu, mengawal dana kampanye parpol adalah bentuk upaya menjaga pemerintahan dan demokrasi Indonesia agar tidak dibajak cukong politik.
Sementara itu anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Dwi Setiawan Susanto menambahkan, peraturan sebenarnya sudah mensyaratkan agar setiap peserta Pemilu melaporkan seluruh dana yang mereka peroleh dan belanjakan selama periode Pemilu. Selain itu, panduan untuk mengisi pelaporan tersebut juga sudah sangat jelas sehingga parpol dan caleg tinggal mengikuti panduan tersebut. “Jadi, intinya ada pada kemauan peserta pemilu untuk transparan,” tambah Dwi. “Sejauh ini, IAI mengapresiasi antusiasme para peserta Pemilu dalam memenuhi ketentuan tentang laporan dana kampanye ini.”
Dwi mengimbau semua elemen masyarakat, mulai publik sebagai pemilik suara, media, LSM (lembaga swadaya masyrakat), dan lainnya, untuk terus aktif mengawal mobilitas dana pada masa Pemilu kali ini. “Pemilu yang jujur dan bersih akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang kapabel dan berintegritas,” tutup Dwi. (ZIZ)