Jakarta, BusinessNews Indonesia—Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akan membentuk tim kecil untuk mengatasi sejumlah permasalahan pembangunan di DKI Jakarta saat ini.
“Insha Allah kita bentuk tim kecil di Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI dipimpin Pak Sekda (Saefullah) nanti dengan tim Bu Menteri,” kata Gubernur Anies Baswedan usai keduanya melakukan rapat tertutup di Balai Kota Jakarta (10/1/2018).
Gubernur Anies Baswedan mengungkapkan, ada dua poin permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. “Pertama, keinginan untuk memastikan rencana pembangunan TOD di Jakarta bisa berjalan dengan cepat, tuntas dan wilayah-wilayah yang merupakan konsentrasi kegiatan perekonomian, itu bisa menjadi tempat-tempat untuk kita melakukan pembangunan TOD,” tuturnya.
Menurut dia, semua pihak mengingingkan pembangunan TOD berjalan cepat dan tuntas sehingga wilayah yang merupakan konsentrasi kegiatan perekonomian bisa dikembangkan.
“Kemudian, kita bahas menyangkut kampung-kampung kumuh miskin di Jakarta yang jumlahnya banyak. PR (pekerjaan rumah) kita menyelesaikan masalah ketimpangan ekstrem miskin dan ekstrem kaya, itu ada di Jakarta,” ujar dia.
Adapun Menteri Rini Soemarno mengungkapkan bahwa terkait TOD, area pembangunannya akan dialokasikan sebesar 35% untuk masyarakat berpendapatan rendah.
“Kita menekankan bahwa TOD-TOD ini akan dibangun di mana 35% dari area hunian yang akan dibangun di TOD dipersiapkan untuk masyarakat berpendapatan rendah,” ujarnya.
Sementara, terkait kampung kumu, Menteri Rini Soemarno mengatakan upaya Pemprov DKI Jakarta menata kampung-kampung tersebut nantinya bisa diselaraskan dengan program corporate social responsibility (CSR) BUMN.
“Kami sudah punya program CSR maupun pembiayaan yang kita dorong bagaimana kita bisa meningkatkan daerah tidak lagi kumuh dan baik keadaan ekonominya,” kata menteri tersebut.
Ada 220 daerah kumuh yang menjadi perhatian Pemrov DKI di Jakarta saat ini. Gubernur Anies Baswedan berharap sinergi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat ini dapat menanggulangi ketimpangan ekonomi di masyarakat yang sudah sangat ekstrem di Jakarta.
“Kami harap ada program yang bisa menangani persoalan ketimpangan, khususnya dalam penataan,” pungkasnya.